FEATURES CALON LEGISLATOR, Siapkan Dana Bulanan & Seleksi Makelar Suara

Oleh: I Ketut Sawitra Mustika 17 Juli 2018 | 07:31 WIB
FEATURES CALON LEGISLATOR, Siapkan Dana Bulanan & Seleksi Makelar Suara
Ilustrasi

Bisnis.com, YOGYAKARTA – Seorang bakal calon legislator (Bacaleg) asal Partai Golkar menghabiskan dana per bulan sebanyak Rp30-40 juta, hanya untuk memberi bantuan kepada calon pemilihnya.

Sementara bacaleg lain dari PDI-P menyiapkan uang sebanyak RpRp320 juta untuk meraih kursi. Itupun masih hitungan kasar.

Telepon genggam M, anggota DPRD DIY asal Partai Golkar, berdering nyaring pada Jumat siang (13/7). Penelponnya adalah seorang perempuan yang menjanjikan suara bagi M pada Pileg 2019 nanti.

Dalam percakapan berbahasa Jawa beritme cepat antarkeduanya, M bernegosisasi dengan M. Ia mencoba meyakinkan sang wakil rakyat, dengan uang sekian juta, ia akan bisa mendapatkan suara dari sekian puluh orang.

Mendengar kata-kata si perempuan, M hanya senyum-senyum, demikian gambaran reporter Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI) masih duduk di depannya. Senyum yang secara tak langsung membuktikan apa yang sudah ia sampaikan selama wawancara yang berlangsung kurang lebih satu jam.

Si perempuan penelpon hanyalah satu dari sekian orang yang menjanjikan suara baginya. Di smartphone M, sudah tersusun dengan rapi biaya yang harus dikeluarkan, kegiatan apa yang harus diikuti dan berapa suara yang mungkin didapatkan dari sejumlah uang yang dikeluarkan.

Daftar itu ia perlihatkan pada JIBI. Panjang dan banyak. Ada yang menawarkan 500 suara lengkap dengan kesempatan berorasi di hadapan penonton turnamen bola voli, tapi syaratnya harus memberi sumbangan Rp5 juta. Ada juga yang meminta sumbangan Rp3 juta atau Rp4 juta. Tentu pemilih yang dijanjikan lebih sedikit.

M sengaja mencatat daftar masyarakat yang minta sumbangan. Tujuannnya tak lain untuk mengukur seberapa jauh kantongnya mampu bertahan. Jika kantongnya sedang sedikit kempes, ia akan menolak dengan halus, untuk kemudian kembali lagi saat keuangan sudah cukup baik.

"Kalau ada yang menjanjikan 100 suara, saya nyatetnya 100 juga, tapi yang tembus kemungkinan hanya 40 sampai 50 orang. Hanya setengah saja. Jadi, kalau misalkan target saya 10.000 suara, minimal saya harus menemui 20.000 sampai 25.000 orang," jelas M di ruang kerjanya.

M tak mau gegabah dalam menerima 'proposal' bantuan. Ia tak akan langsung percaya jika tiba-tiba seseorang datang dan menawarkan suara, katakanlah 200 orang, dengan biaya sekian juta. Sebelum menyetujui pengajuan, M akan memeriksa rekam jejak si pengusul, apakah ia merupakan tokoh atau hanya pemimpin gerombolan dolan.

Jika yang mengajukan 'proposal' adalah tokoh dalam komunitasnya, probabilitas massa yang bisa dipastikan akan mendukung M adalah sebanyak 75% dari total suara yang dijanjikan. Sebaliknya, jika si pengusul hanya bocah dolan, peluangnya hanya 25%. Semakin tinggi peluang, tentu uang yang harus dikeluarkan lebih banyak.

M mengaku tak pernah mencari masa secara membabi buta. "Ibaratnya saya enggak nyari. Mereka karena mendengar ada kegiatan di dusun sebelah [yang saya beri bantuan] langsung ikut ngajuin."

Ia juga tak suka mengundang banyak massa dalam suatu kegiatan. Strateginya lebih mengutamakan komunitas-komunitas kecil, yang dianggap punya peluang lebih besar untuk jadi pemilihnya. Misalnya saja, M rajin datang ke arisan ibu-ibu. Di tempat itu ia akan meninggalkan uang Rp500.000 sampai Rp1 juta. Dengan cara itu, ia yakin 80% anggota arisan (misal anggota 20) pasti akan mencoblos dirinya.

Mendatangkan massa banyak, selain tidak efektif, juga mahal. Pernah sekali ia mengundang satu desa dalam sebuah pertemuan. Tapi hasilnya mengecewakan. "Saya jarang pakai massa banyak. Dulu saya ketua dewan, dapat bantuan operasional pimpinan, itu enak banget. Pakai itu aja. Setiap RT Rp500.000. Setiap reses kasi."

"Saya enggak pernah numpuk uang ratusan juta, tapi kalau dikalkulasikan terus, ya ratusan juta. Per bulan saya tidak lepas dari Rp30 juta sampai Rp40 juta untuk ngasi bantuan. Saya ngasi bantuan tiga kali sepekan," kata M menambahkan.

M mengaku tak menggunakan baliho untuk kampanye. Dianggap tidak efektif dan menambah pengeluaran. Ia lebih memilih untuk memanfaatkan media sosial. Setiap kali ada kegiatan, baik dalam kapasitas sebagai anggota DPRD DIY atau kegiatan paling remeh sekalipun, misalnya mencoba rumah makan yang lagi hits, akan ia posting di Facebook. Dari sana kemudian terjadi komunikasi dan silaturahmi.

Untuk memenuhi anggaran bagi para konstituen, M mengandalkan usahanya di bidang percetakan (baliho, spanduk dan lain-lain). Toko kelontong juga dimiliki. Selain itu gaji disisihkan sekian untuk dana kampanye; dan tentu saja dana reses yang bagi M sangat membantu dalam memenuhi proposal bantuan.

Coba Peruntungan

Jika M adalah seorang petahana, S justru baru akan mencoba peruntungannya untuk pertama kali di perebutan kursi DPRD DIY. S adalah kader partai. Masih sangat muda. Belum genap 40 tahun. Umur 28 tahun sudah jadi anggota DPRD sebuah kota di Jawa Tengah.

Ia seorang pekerja tapi juga punya bisnis di bidang usaha rintisan. Karena itu, salah satu misinya adalah memajukan destinasi wisata di selatan DIY dengan pendekatan edukasi digital marketing pada pelaku wisata.

Saat ditanya mengenai dana yang dianggarkan untuk menghadapi Pileg 2019, awalnya S enggan menjawab. Alasannya karena belum ditetapkan jadi caleg oleh KPU DIY. Karena belum ditetapkan, maka uang yang dikeluarkan masih "tipis-tipis. Belum kekuatan penuh."

Namun, beberapa lama kemudian, S akhirnya bersedia membicarakan anggaran kampanye. Tapi tetap dengan embel-embel perkiraan. Resminya baru akan ditetapkan setelah resmi menjadi caleg.

S mengatakan, untuk jadi anggota DPRD DIY dibutuhkan setidaknya 15.000 suara. Jika di dapilnya ada delapan kecamatan, maka harus ada prioritas sebanyak tiga sampai lima kecamatan. Ia memperkirakan, untuk mendapatkan suara yang cukup banyak di setiap kecamatan prioritas, dibutuhkan Rp50 juta. Jadi kotornya ia butuh uang Rp150-Rp250 juta untuk memberi bantuan.

"Hanya kan itu belum termasuk media promo outdoor, kerja sama media cetak, media elektronik dan atribut kampanye. Untuk yang ini hitungan gampangnya seperti ini, kampanye sekitar delapan bulan, setiap bulan butuh Rp10 juta. Jadi semuanya Rp80 juta. Tapi itu tipis-tipis," kata S.

Karena S belum pernah jadi anggota DPRD DIY, maka ia tak tahu berapa rata-rata dana yang dibutuhkan untuk meraih kursi. Tapi dari yang ia dengar dari seniornya di partai, uang yang dibutuhkan kurang dari Rp100 juta. Jumlah yang tidak banyak dalam demokrasi kita yang mahal. Tapi senior lainnya mengatakan pada S, ia menghabiskan uang sampai setengah miliar untuk bisa jadi anggota dewan. "Tergantung daerah dan kedekatan calon dengan pemilih."

Editor: Miftahul Ulum

Berita Terkini Lainnya