Program 1.000 Embung Jateng Terbengkalai

Oleh: Alif Nazzala Rizqi 27 Agustus 2018 | 15:08 WIB
Program 1.000 Embung Jateng Terbengkalai
Menteri Desa, PDTT Eko Sandjojo (kiri) bersama Bupati Musi Rawas Hendra Gunawan (kanan) dan Inisiator Gerakan Desa Membangun Indonesia Muhaimin Iskandar meresmikan Embung Desa Marga Baru, di Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, Senin (19/2/2018)./JIBI-Nurul Hidayat

Bisnis.com, SEMARANG - Program 1.000 Embung yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2015 belum terealisasi dengan maksimal. Pasalnya, sampai pertengahan tahun 2018 baru ada 75 embung yang dibuat. 

Anggota Komisi D DPRD Jateng Moch Ichwan menuturkan, embung merupakan sumber air yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian. Sehingga pembangunan embung sangat bermanfaat untuk masyarakat.

"Embung yang terbangun di Jateng baru 75 jumlah ini dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sampai hari ini beberapa kabupaten masih banyak yang kekurangan embung untuk pengairan lahan pertanian dan kebutuhan air masyarakat," kaya Ichwan Senin (27/8/2018).

Adapun, untuk pembangunan satu embung mulai dari Rp1.2 - 2 miliar tergantung dengan luas dan kedalamannya. Menurutnya, sudah banyak kabupaten/kota yang melakukan pengajuan pembuatan embung. 

Menurut Ichwan, DPRD Jateng tidak pernah menolak pengajuan proposal pembangunan yang diajukan oleh Dinas PSDA. Sebab, menurutnya jika Dinas PSDA yang mengajukan tentunya sudah memenuhi syarat dalam pembangunan embung.

"Kami tidak pernah sedikitpun mengurangi anggaran yang didapatkan oleh Dinas PSDA. Karena pembangunan embung sangat penting untuk membantu masyarakat mendapatkan suplai air bersih," tegas Ichwan. 

Ichwan menambahkan, beberapa daerah yang menjadi titik pengawasannya saat kekeringan yaitu berada di Wonogiri, Rembang, Klaten dan Purwodadi. Pasalnya, beberapa kabupaten tersebut merupakan daerah tandus. 

"Banyak sekali daerah di Jateng yang mempunyai potensi kekeringan, namun Pemprov berkomitmen untuk menanggulangi kekeringan yang ada," ujarnya.

Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (Pusdataru) Jawa Tengah mengusulkan untuk membeli tanah bengkok supaya bisa diubah menjadi embung. Hal tersebut merupakan opsi demi mengatasi kemarau berkepanjangan yang melanda daerahnya.

"Desain (embung) sudah ada. Kalau memang ada tanah bengkok di desa-desa, maka bisa ditukar guling menjadi tanah propinsi. Walau di sisi lain membutuhkan proses yang cukup panjang," ungkap Ketut Arsa Indra Watara, Kepala Bidang Mitigasi Air Baku Pusdataru Jawa Tengah.

Dia menyebut, penggunaan tanah desa sebagai embung menjadi pilihan yang ideal.

Kendati demikian, pihaknya masih punya satu alternatif lagi yang bisa ditawarkan kepada Pemprov. Yaitu dengan memanfaatkan aset milik pemerintah kabupaten/kota. Sebab, aset kabupaten biasanya kurang layak digunakan sebagai embung.

"Kalau asetnya milik kabupaten maka akan dibantu pembangunan embungnya oleh kita. Dananya memakai APBD propinsi. Itu solusinya saat ini," ujar Ketut.

 

Editor: Sutarno

Berita Terkini Lainnya