Bisnis.com, MAGELANG—Presiden Joko Widodo meminta agar aparat pemerintah daerah dari kepala desa (kades), camat hingga Kapolda dan Kepala Kejaksaan Tinggi ikut membantu proses percepatan pengurusan sertifikat tanah.
"Pak Kapolda dan Pak Kejati juga sama, program sertifikat untuk rakyat ini agar didukung penuh, artinya hal-hal yang wajar agar cepat didorong terus tapi jangan sampai ada yang "main-main" misalnya kepala desa mungut gede banget," kata Presiden Joko Widodo di Magelang, Senin (14/9/2017).
"Kita ini mau mempercepat penyerahan sertifikat tanah ini, Pak Kades, Pak Camat semua harus mempercepat ini karena saya awasi saya kontrol semuanya sehingga semuanya sekarang cepat," ujar Presiden.
Presiden menyampaikan hal tersebut dalam acara penyerahan sertifikat tanah kepada warga di kabupaten Magelang. Acara itu juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo serta Bupati Magelang.
"Tapi yang kecil-kecil masyarakat juga harus bayar, masa materai tidak bayar? Sertifikatnya kan sudah digratiskan sama pemerintah, yang namanya patok, saksi yang kecil-kecil ya bayar, yang penting sesuai aturan jangan menambah-nambahi kalau materai berapa? Rp6000, kalau patok berapa? Lupa," tambah Presiden.
Presiden juga menambahkan bahwa tadinya juru ukur hanya 2.000 orang tapi saat ini sudah ditambah menjadi 4.500 orang.
"Kalau tidak ditambah gak bisa cepat dicapai. Panjenengan (saudara) sudah dapat (sertifikat) semua sangat beruntung sekali kalau di klaim jadi ada tanda bukti hak-hak hukum atas tanah, namanya ada di sini, luasnya ada," kata Presiden sambil menunjuk sertifikat tanah yang diberikan tersebut.
Menurut Sofyan Djalil, pada hari ini ada 5.120 sertifikat yang diberikan kepada 4.212 penerima sertifikat yang berasal dari kabupaten Magelang (5.000 orang sertifikat) dan 120 penerima dari kota Magelang.
Total bidang tanah di Jawa Tengah ada sejumlah 21,5 juta bidang namun baru 10,6 juta bidang yang bersertifikat atau sekitar 49 persen sehingga masih ada sekitar 10 juta bidang lagi yang harus disertifikatkan.
"Pada 2023, targetnya seluruh tanah di Jateng sudah bersertifikat. Tahun ini Jateng dapat jatah 633,7 ribu bidang dan di kabupaten Magelang tahun ini mencapai 17,5 ribu bidang," kata Sofyan.
Targetnya seluruh tanah di kota Magelang dan Solo akan bersertifikat pada tahun depan.
