Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah diminta membuat regulasi yang mewajibkan penggunaan kandungan dalam negeri dalam industri perkapalan.
Sekretaris Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Edwin Nugraha M Barcah mengatakan saat ini industri galangan kapal di tanah air kembali bergairah seiring meningkatnya pesanan pemerintah.
Namun, sebagian besar komponen masih didapatkan dari impor. Padahal komponen impor ini sebagian besar dapat di bangun di dalam negeri asalkan ada kepastian keberlanjutan pemesanan kapal ke galangan di dalam negeri.
“Kekhawatiran kami sekarang apakah setelah ini [pembangunan kapal untuk tol laut hingga kapal perikanan] akan ada pembangunan lagi. Padahal sudah dilakukan investasi,” kata Edwin di sela peluncuran Kapal perintis pendukung Tol Laut Sabuk Nusantara 98 di Semarang, Kamis (5/10/2017).
Asosiasi, kata dia, tidak mempermasalahkan apakah pada tahap awal kewajiban membangun kapal di dalam negeri ini akan lebih banyak memanfaatkan jasa dok milik Badan Usaha Milik Negara. “BUMN juga tidak sanggup kalau hanya kerja sendiri. Selama BUMN mampu ya tidak apa-apa, yang penting semangatnya di dalam negeri dulu. Dilokalkan dulu,” katanya.
Edwin mengatakan secara swadaya para pengusaha galangan juga tengah merintis penggunaan produk buatan lokal untuk bagian-bagian penunjang ketika membangun sebuah kapal. Akan tetapi, dibutuhkan ketegasan pemerintah guna meningkatkan penggunaan produk di dalam negeri ini pada industri galangan kapal.
Sementara itu, Samudera Shipyard lini bisnis Samudera Indonesia yang bergerak di bidang pembangunan, perawatan dan perbaikan kapal menyatakan untuk membangun kapal, material masih menjadi kendala utama. Saat ini baru 35%-40% dari kapal yang berasal dari kandungan lokal.
“Komponen kapal seperti mesin, genset, pompa-pompa, alat navigasi, komunikasi dan crane belum bisa diproduksi di dalam negeri,” kata Musthofa, Direktur Pengelolaan Samudera Shipyard.
Dia mengharapkan para pemangku kepentingan di pemerintahan dapat membina industri lokal sehingga kebutuhan material bagi pembangunan kapal ini dapat dimaksimalkan di dalam negeri.
EKSPANSI
Lebih lanjut Musthofa mengatakan saat ini Samudra Shipyard memiliki kemampuan membangun tiga kapal baru sekaligus serta merawat 70 kapal dalam setahun. Untuk kapal dengan kapasitas 1.200 GT seperti yang di pesan pemerintah dapat dibangun dalam 12 bulan.
Meski begitu dia mengakui kontrak dari Kementerian memiliki waktu 24 bulan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. “Kami dapat paralel repair empat kapal sekaligus naik dok,” katanya.
Selain merampungkan dua kapal perintis yang tergabung dalam tol laut milik pemerintah, pihaknya juga tengah mengincar kontrak dengan pemerintah Timoer Leste berupa pembangunan kapal Ro-ro 1.500 GT. Pemenang lelang ditargetkan diumumkan di akhir Oktober 2017 ini .
“Kami juga tengah penjajakan dengan pengusaha perikana untuk membangun kapal pengangkut ikan dan kapal nelayan dengan kapasitas 400 GT dan 180 GT,” katanya.
