Bisnis.com, DANUREJAN—Pemerintah Pusat melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencari informasi ke Pemerintah Daerah (Pemda DIY) terkait rencana pembangunan Jalan Tol Bawen-Jogja agar nantinya proyek tersebut tidak merugikan masyarakat dan mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Munarto mengatakan, pihaknya telah memfasilitasi keinginan KPPIP itu dengan cara mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten untuk memberikan masukan berharga.
“Dari kami prinsipnya memberikan informasi yang nanti bisa meminimalisir dampak negatif pembangunan jalan tol. Bagaimana caranya agar pembangunan jalan tol tidak merugikan masyarakat. Kalau kami berkeinginan menggunakan infrastruktur yang ada saja,” ucapnya seusai bertemu dengan perwakilan KPPIP yang enggan diwawancara.
Keinginan untuk menggunakan infrastruktur yang sudah ada, yang kata Munarto adalah Selokan Mataram, didasari pertimbangan agar pembangunan Jalan Tol Bawen-Jogja natinya tidak mengalihfungsikan lahan-lahan subur yang ada di daerah Sleman.
Ia tak ingin ada lagi alih fungsi lahan dalam jumlah yang masif karena beberapa waktu lalu DIY sudah merelakan berhektare-hektare lahan pertanian di Kulonprogo untuk pembangunan New Yogyarakarta International Airport (NYIA).
“Jangan sampai hal itu terjadi lagi. Tadi Kabupaten Sleman juga sudah menyampaikan daerahnya adalah lumbung padi [di DIY],” jelasnya lagi.
Seperti diketahui, pembangunan Tol Bawen-Jogja merupakan salah satu dari ratusan proyek prioritas dan strategis nasional yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Diwawancarai beberapa waktu lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Gatot Saptadi mengatakan dalam pembangunan jalan Tol Jogja Bawen, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mmeberikan tiga syarat, yakni proyek tidak boleh melewati permukiman, kawasan Gunung Merapi dan kawasan cagar budaya.
Ia menambahkan, hingga saat ini masih belum tercapai kesepahaman antara investor dan Pemda DIY terkait trase yang akan dilewati dan jenis konstruksi yang akan digunakan untuk membangun tol.
Pemda DIY, ucapnya ingin agar jalan tol dibangun dengan sistem melayang atau elevated, “Itungan kami sebagai pengguna agak berbeda dengan investor. Itu yang nanti akan dicari titik temunya,” ucapnya pada Selasa (17/10/2017).
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DIY Arif Nur Hartanto mengatakan mendukung pembangunan Jalan Tol Bawen-Jogja. Namun, ia menggaris bawahi pembangunan proyek tersebut nantinya jangan sampai mematikan perekonomian masyarakat dan membuat lahan pertanian karena itu dirinya juga setuju jika tol dibangun melayang di atas Selokan Mataram.