Bisnis.com, KLATEN – Pengusaha warung apung di kawasan Rawa Jombor berharap keberadaan warung di rawa tetap dipertahankan.
Hal ini lantaran warung apung menjadi daya tarik wisatawan mengunjungi rawa yang berada di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat itu.
Salah satu pengusaha warung apung, Dikan, 65, mengatakan belum menerima sosialisasi soal rencana pemindahan warung apung yang berada di Rawa Jombor, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat. Soal rencana pemindahan, ia bersedia jika dilakukan penataan.
“Namun, bentuknya tetap warung apung. Kalau tidak warung apung ya usahanya mati. Seandainya pedagang warung apung dipindahkan ke daratan, tempatnya dimana? Tidak ada tempat,” kata Dikan saat ditemui Espos di usaha warung apungnya, Minggu (5/11/2017).
Pemilik warung Pondok Roso 17 itu mengatakan datangnya warga berwisata ke Rawa Jombor lantaran tertarik keberadaan warung apung yang menyajikan kuliner dengan menu utama ikan air tawar. Para tamu menikmati sajian kuliner sembari menikmati pemandangan rawa dan alam sekelilingnya.
Saat ini, Dikan memiliki pegawai sekitar 70 orang yang membantunya melayani para tamu terutama saat akhir pekan dan hari libur. Para pegawai berasal dari warga Desa Krakitan.
Pria yang sudah membuka usaha sekitar 16 tahun itu mengatakan warung apung bermunculan setelah krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1998. Awalnya, para pengusaha merupakan nelayan karamba yang membudidayakan ikan di Rawa Jombor.
“Saat reformasi itu makanan ikan naik dua sampai tiga kali lipat. Sementara, ikan yang dipelihara tidak laku. Akhirnya merugi,” katanya.
Lantaran terus merugi, salah satu nelayan mulai mencoba membuka usaha warung terapung dengan sajian menu dari ikan rawa. Pembuatan warung itu terinspirasi dari kesuksesan pengelolaan tempat pemancingan serta kuliner di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo.
Setelah itu, lambat laun warga mulai mendirikan warung apung dengan dana pribadi termasuk Dikan yang memulai usaha sekitar 2001. Saat ini, ada 20an warung apung yang berderet di salah satu sisi Rawa Jombor.
Kepal Desa Krakitan, Nurdin, tak mengetahui kelanjutan rencana pembangunan. Ia mengatakan selama ini pemerintah desa tak mengelola warung apung termasuk tak memperoleh pendapatan dari pengelolaan warung itu. Hal ini lantaran Rawa Jombor bukan aset desa.
“Kalau kami dari pemerintah desa menggandeng dari kepolisian selama ini sekadar mengingatkan para pemilik warung agar menjaga keamanan dan ketertiban serta mengingatkan tidak membuang sampah sembarangan,” urai dia.
Terkait rencana penataan warung apung, Nurdin berharap bisa dilakukan asal saling menguntungkan. “Harapannya juga ada aturan yang jelas,” katanya.
