Bisnis.com, JAKARTA—Kalangan pelaku usaha perhotelan mendesak pemerintah daerah untuk segera mengontrol suplai kamar hotel di sejumlah daerah antara lain Solo, Bali, Yogyakarta, Bandung, dan Makassar untuk menjaga persaingan bisnis secara sehat.
Pasalnya, keempat wilayah tersebut dinilai sudah mengalami kejenuhan dari sisi suplai sehingga tingkat okupansinya tercatat terus tergerus dari tahun ke tahun. Jika tidak segera dilakukan pengendalian, maka dikhawatirkan industri perhotelan akan semakin terpuruk dan memancing persaingan tidak sehat.
“Bahasa yang tepat mungkin bukan moratorium tetapi lebih ke pengendalian. Intinya kami tidak mengusulkan adanya pembatasan dalam bentuk regulasi. Jika ada inisatif dari pemerintah untuk mengendalikan suplai kamar hotel baru di 5 daerah tersebut, itu memacu persaingan yang sehat antar pelaku bisnis,” kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani di Jakarta, Senin (13/11).
Bahkan, dia mencatat okupansi hotel di Solo sudah di kisaran 40%-45% yang mencerminkan kondisi industri perhotelan di Solo cukup kompetitif. Hal serupa juga diyakininya terjadi di empat kota lainnya.
Saat ini, Makassar sudah menunjukkan lampu kuning karena pertumbuhan hotel baru tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan permintaan. Lain halnya di Bali yang persebaran hotelnya terpusat di Bali selatan.
Berdasarkan data PHRI, jumlah hotel berbintang di Indonesia mencapai 2.300 unit dengan total kamar sebanyak 290.000. Sebaliknya, jumlah hotel non bintang yang diambil dari data Badan Pusat Statistik (BPS) sekitar285.000 dengan lebih dari 16.000 kamar.
Jumlah ini belum mencakup properti yang disewakan dengan asas shared economy melalui Airbnb atau Travelio. Dia memperkirakan jumlah total hotel, penginapan, dan resort di Indonesia bisa mencapai angka 1 juta.
Tak jauh berbeda, Ketua Umum Jakarta Hotel Association Alexander Nayoan mengungkapkan langkah pengendalian suplai hotel mulai dari berbintang sampai melati sebenarnya sudah pernah dilakukan di Bali.
“Bali pernah melakukan ini [moratorium] dan sukses, jadi ini bukan hal yang mustahil. Pengendalian ini nantinya juga berdampak pada kenaikan rata-rata harga per kamar di suatu daerah,” tuturnya.
Menurutnya, pengendalian hotel baru bisa mencontoh yang dilakukan oleh Singapura. Pembukaan hotel baru di Negeri Singa disesuaikan dengan tingkat okupansi. Tak hanya itu, proyek hotel baru juga harus diselaraskan dengan proyek baru yang akan menunjang industri hotel misalnya atraksi wisata.
Selain soal kelebihan pasokan, Alexander juga menyoroti kurangnya tenaga ahli di bidnag perhotelan dan sertifikasi profesi yang belum memadai untuk posisi manajemen atas.
Dia mencontohkan profesi General Manager (GM) membutuhkan 54 sertifikasi yang mewakili semua posisi di bawahnya. Nyatanya, GM di Indonesia rata-rata hanya memiliki sertifikasi sebanyak 15.
Industri ini dinilainya membutuhkan dukungan pemerintah untuk serius membenahi masalah sertifikasi karena masa depan industri ini bergantung pada kapasitas sumber daya manusianya.
