Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pilgub Jateng: Polda Petakan Titik-Titik Rawan

Polda Jateng secara khusus memetakan beberapa titik yang dianggap rawan terjadinya konflik selama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jateng 2018. Namun, kepolisian masih merahasiakan titik yang dianggap rawan terjadi konflik.
Kapolda Jateng Inspektur Jenderal Condro Kirono saat melakukan gelar pasukan di lapangan Simpang Lima Semarang Senin (25/6/2018)./Bisnis-Alif Nazzala Rizqi
Kapolda Jateng Inspektur Jenderal Condro Kirono saat melakukan gelar pasukan di lapangan Simpang Lima Semarang Senin (25/6/2018)./Bisnis-Alif Nazzala Rizqi

Bisnis.com, SEMARANG – Polda Jateng secara khusus  memetakan beberapa titik yang dianggap rawan terjadinya konflik selama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jateng 2018. Namun, kepolisian masih merahasiakan titik yang dianggap rawan terjadi konflik. 

"Semua kita Waspadai. Tapi Pilkada yang head to head tingkat persaingan lebih ketat. Salah satunya Pilgub provinsi Jateng," kata Kapolda Jateng Inspektur Jenderal Condro Kirono di Semarang, Senin, (25/6/2018).

Menurut Condro, dia secara khusus juga menyiagakan personel di beberapa daerah seperti kabupaten Karanganyar, Magelang, Banyumas. Selain itu,  yang dijadikan tempat pencoblosan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

Secara keseluruhan ada  total 21.278 personil Polda Jateng akan dikerahkan dalam pencoblosan 27 Juni mendatang. Ditambah personil TNI yang mencapai 10.000 pasukan serta 123.000 personil Linmas. Semua prajurit tersebut akan langsung melakukan pengamanan di 63.903 TPS. 

"Brimob juga kita backup ke kabupaten kota. Polres nanti akan menggerakkan. Mulai besok pagi, akan ada pengamanan patroli gabungan skala besar ke empat penjuru mata angin. Utara, Selatan, Barat dan Timur sampai 27 Juni nanti, " tuturnya.

Menurut Condro, tahun ini Polda Jateng sangat siap melakukan pengamanan dan mengantisipasi terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan selama Pilkada. 

Pihaknya menegaskan, agar aparat TNI/Polri wajib netral dalam Pilkada nanti. Aparat negara, diimbau untuk tidak memyalahgunakan wewenang untuk membeli salah satu calon.

"Baik TNI maupun Polri juga harus memberikan pelayanan yang sama dan adil. Sebab, netralitas telah kita sampaikan dalam deklarasi beberapa waktu lalu," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Sutarno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper