Bisnis.com, SEMARANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang masih belum mengumumkan apakah ada anggaran tambahan untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.
Seperti diketahui pelaksanaan Pilwalkot Kota Semarang rencananya akan dilakukan 9 Desember mendatang.
Adapun, sebelumnya Pemkot Semarang telah mengucurkan Rp84 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2020 dengan rincian Rp71,9 miliar untuk KPU dan Rp12,1 miliar untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Ketua KPU Kota Semarang Henry Casandra Gultom mengatakan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan Pemkot Semarang karena adanya perubahan regulasi penyelenggaraan pilkada 2020.
"Kami sedang melakukan koordinasi dengan Pemkot Semarang karena adanya perubahan regulasi penyelenggaraan pilkada," katanya Rabu (10/6/2020).
Dia menambahkan, pada regulasi yang lama satu tempat pemungutan suara (TPS) memuat 800 pemilih dan rencananya pada pilkada Desember nanti hanya boleh memuat 500 pemilih.
Selain itu, lanjutnya setiap TPS nanti juga harus menerapkan protokol kesehatan. Untuk itu, anggaran penyelenggaraan pilkada dimungkinkan akan bertambah.
"Dari hasil optimalisasi anggaran, kalau menambah TPS saja cukup. Tinggal yang selanjutnya adalah bagaimana nanti pemenuhan protokol kesehatan dalam tahapan nanti," ujarnya.
Dia menambahkan, untuk protokol kesehatan masih menunggu instruksi dari KPU RI terkait apa saja yang harus disiapkan.
"Untuk detailnya seperti apa, apakah langsung disesuaikan saja dengan gugus tugas wilayah atau bagaimana, kami masih menunggu aturan," tuturnya.
Gunakan e-Voting
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, proses Pilkada saat ini memang harus berbeda. Ada banyak rutinitas yang diubah, misalnya cara kampanye yang tidak lagi terbuka dengan mengumpulkan massa besar, melainkan menggunakan medsos dan platform digital lainnya.
"Syukur-syukur sebenarnya, kalau hari ini kita percaya dengan sistem, proses pemilihannya menggunakan e-voting. Hari ini sebenarnya saatnya kita pakai e-voting, meskipun saya tahu perdebatan pasti akan sangat panjang. Namun, harus ada pola baru yang disiapkan agar tidak ada kerumunan massa saat proses pencoblosan berlangsung," terangnya.
Dirinya ingin ada diskusi dan pembahasan serius tentang kemungkinan e-voting digunakan saat Pilkada berlangsung. Dengan mekanisme itu, sebenarnya orang tidak perlu berkerumun datang ke tempat pemungutan suara, karena dimanapun dia berada bisa menentukan pilihannya masing-masing.
"Dengan e-voting, orang bisa ngevote dimanapun dia berada. Sebenarnya, ini cara yang bisa dipakai di tengah kondisi saat ini. Saya pengen ada diskusi dan pembahasan serius soal ini," terangnya.
Disinggung terkait penganggaran termasuk kesiapan anggaran untuk protokol kesehatan saat Pilkada berlangsung nanti, Ganjar menegaskan semuanya sudah disiapkan. Namun dirinya justru mengkhawatirkan kesiapan daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak itu.
Pasalnya, pandemi covid-19 ini memaksa semua daerah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan wabah. Perlu dievaluasi bersama, apakah daerah-daerah itu masih ada anggaran untuk pilkada atau tidak.
"Kalau tidak ada, maka urutannya bagaimana, apakah dibantu dari provinsi, pusat atau bagaimana. Soal ini sedang dibahas oleh KPU, Kemendagri dan Bawaslu. Namun intinya kami siap, kami akan bantu dan dorong Kabupaten/Kota untuk hal ini," katanya. (
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
