Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah diminta membuat regulasi yang adil bagi penyaluran gas non subsidi sehingga tidak terjadi predatory pricing.
Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Semarang M. Yanuar N. Rahman mengatakan masuknya produk gas eceran dengan harga yang jauh di bawah harga pokok penjualan (HPP) dari Pertamina. Hal ini membuat anggotanya kesulitan di lapangan.
“Posisinya kami dalam harga grosir mereka dalam ecer. Akibatnya anggota kesulitan di lapangan,” kata Yanuar di Semarang, Kamis (24/8/2017).
Dia mengatakan meski produk yang dipasarkan elpiji non subsidi dimana menyerahkan penjualan kepada mekanisme pasar, aturan batas bawah harga juga dibutuhkan. Dia mengatakan masuknya produk non dengan harga sangat rendah ini menggerus penjualan anggota Hiswana Migas hingga 30%.
“Pemerintah melakukan pembiaran. Jika tanpa aturan [harga batas bawah seperti sekarang] mereka merusak pasar, sementara kami harus memenuhi banyak aturan seperti pajak, penyimpanan. Jadinya kami babak belur,” katanya.
Yanuar mengatakan saat ini shifting pelanggan besar sudah semakin terasa. Eksodus yang sangat terlihat di jaringan hotel hingga restoran cepat saji. Ia mengharapkan para pemangku kepentingan segera membuat pertemuan untuk melindungi investasi yang telah ditanam oleh anggotanya.
M Arif Sambodo Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah mengatakan masuknya produk elpiji non subsidi sepenuhnya izin dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas). Meski begitu, pihaknya akan segera mengumpulkan pihak terkait untuk melakukan penelusuran lebih jauh.
“Terkait izin edar itu dari Dirjen Migas. Sementara ini kami akan cek lebih jauh,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
