Bisnis.com, KULON PROGO - Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamam Cahyadi mempertanyakan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Bandara New Yogyakarta Internasional Airport.
"Semestinya IMB disiapkan Angkasa Pura I (Persero) saat ini. Tentunya ini potensi pendapatan asli daerah [PAD] signifikan," katanya di Kulon Progo, Minggu (27/8/2017) .
Berdasarkan laporan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan 2017, PAD dari sektor pajak dan retribusi diperkirakan mengalami lonjakan dengan dimulainya bandara. Meskipun sekarang baru tahap persiapan lahan pembangunan, namun dampak peningkatan PAD akan signifikan.
Pajak bea perolehan hak atas tanan dan bangunan (BPHTB) reguler dua tahun terakhir capaiannya dikisaran anggaka Rp8 miliar. Menurut laporan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) per Juli 2017 target Rp8 miliar sudah terlampaui. Sehingga di APBD Perubahan 2017, dinaikan targetnya dua kali, yakni Rp15 miliar.
Hal ini sejalan dengan meningkatnya transaksi jual beli di wilayah Kulon Progo. Harga tanah mengalami lonjakan yang sangat signifikan. "Kami usul, perlunya ada inovasi dari pemkab untuk bisa mengejar wajib pajak dengan pajak BPHTB sesuai harga pasar," katanya.
Selain itu, lanjut Hamam, pemkab perlu aplikasi program peta harga tanah terkini berdasar survei langsung di lapangan, sehingga bisa dilihat harga pasar tanah di setiap wilayah di Kulon Progo.
"Peta harga tanah ini sangat penting untuk mengukur potensi pendapatan BPHTB," kata dia.
Anggota Banggar DPRD Kulon Progo Muhtaro Asrori juga meminta IMB bandara harus dipertegas. Jangan sampai ada upaya pengamburan kembali kewajiban mengurus IMB. "Kami memperjuangan BPHTB, kami juga akan mengingatkan IMB yang menjadi kewajiban Angkasa Pura I," katanya.
