Bisnis.com, SEMARANG – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah mencatat belanja fiktif hingga kontrak pekerjaan yang tidak selesai dan merugikan negara masih menjadi temuan provinsi setempat, meski telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.
“Untuk LPKD 2016 BPK menemukan 421 temuan ketidakpatuahan perundang-undangan,” kata Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Hery Subowo di Semarang, Rabu (18/10/2017).
Dia mengatakan ketidakpatuhan ini berasal dari laporan keuangan pemerintahan daerah di 35 kabupaten kota dan provinsi Jawa Tengah. Meski begitu, BPK tetap memberkan opini tertinggi wajar tanpa pengecualaian karena secara kuantitas dan kualitas tidak terlalu material.
Untuk pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri BPK memberi penekanan khusus untuk pembenahan pengalihan aset berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah serta perlunya validasi piutang pajak kendaraan bermotor.
Hal lain yang disoroti tidak sesuainya pengadaan barang dan jasa di tujuh satuan, perjalanan dinas hingga pelaksanaan dan penaluran bantuan keuangan.
Sementara itu, dalam kesempatan terpisah Sekretaris Daerah Pemprov Jateng, Sri Puryono meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah diminta segera menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK).
“Penuntasan rekomendasi tersebut harus dilakukan tepat waktu, jangan sampai ditunda-tunda, salah satu keberhasilan pengawasan adalah jika LHP tersebut ditindaklanjuti secara cepat dan tepat,” katanya.
Dia mengharapkan perangat daerah terkait merampungkan tindak lanjut temuan paling lambat hingga akhir November.
