Bisnis.com, SEMARANG--Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengapresiasi peran Universitas Diponegoro (Undip) dalam mendukung demokrasi di Indonesia dengan menandatangani nota kesepahaman bersama (memorandum of understanding/MoU), hari ini.
Ketua KPU RI Arif Budiman menyatakan kontribusi dan komitmen Undip untuk ikut mengembangkan SDM di KPU RI merupakan sumbangan yang luar biasa dari kalangan universitas dan para pakar yang ahli di bidangnya. Dia pun berharap sekurang-kurangnya ada satu ahli tata kelola pemilu di setiap satuan kerja KPU di seluruh Indonesia.
"KPU meyakini menyelenggarakan pemilu itu tidak boleh berdasarkan pengalaman, tapi harus juga berdasarkan ilmu pengetahuan. Makanya KPU bekerjasama dengan beberapa universitas terkemuka di indonesia untuk melakukan pendidikan tentang tata kelola pemilu," katanya di sela penandatangan MoU di kampus Undip, Jumat (14/9/2018).
Dia mengatakan sangat penting bagi SDM KPU untuk memahami proses pemilu baik teori maupun praktinya. Oleh karena itu, kerja sama yang dibangun dengan beberapa universitas bisa mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
Adapun kerja sama tersebut ditandai dengan pembukaan konsentarasi S2 Tata Kelola Pemilu yang diselenggarakan oleh Undip melalui Program Studi Magister Ilmu Politik (MIP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Program tersebut memiliki kekhususan yang ditujukan untuk meningkatkan kemahiran, keahlian, dan profesionalisme penyelenggara pemilu, khususnya yang berhubungan dengan tata kelola pemilu, tata kelola pengawasan, dan tata kelola penyelesaian sengketa pemilu.
Sementara itu, terkait dengan data pemilih tetap untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun depan, Arief mengatakan hal tersebut akan terus dimutakhirkan.
Baca Juga
"Pokoknya kalau masih ada yang perlu diperbaiki kita akan perbaiki. Kita akan cek terus. Kalau sudah oke, baru ditetapkan," ujarnya.
