Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan warga Jateng yang berada di perantauan akan mendapatkan bantuan. Bantuan ini diberikan seiring kebijakan tidak mudik ke kampung halaman untuk memutus rantai penyebaran COVID-19.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan hingga saat ini pemerintah masih terus-menerus melakukan pendataan warga yang berada di daerah perantauan. Upaya tersebut juga bekerjasama dengan pemerintah dimana warga perantauan tinggal.
"Kita menghitung warga Jawa Tengah yang ada di sana 7 juta, ini kurang lebih. Bayangkan semua warga (Jateng) di Jabodetabek," kata Ganjar dikutip dari @kominfo_jateng, Senin (13/4/2020).
Ganjar menambahkan bahwa sampai saat ini jumlah perantau sudah mendaftar baru 1.033 orang. Jumlah ini akan terus bertambah karena pemerintah masih terus mendata supaya perantau bisa mendapatkan bantuan.
Adapun pendataan tersebut dilakukan bekerjasama dengan pemerintah setempat. Selain itu, untuk mengoptimalkan pendapataan, pemerintah juga memanfaatkan kantor penghubung Jateng menjadi posko untuk mendaftar. Ganjar juga menggandeng komunitas warga Jawa Tengah di perantauan.
Seperti diketahui, Pemprov Jateng telah terus meminta warganya untuk tidak mudik ke kampung. Pihak Jateng juga telah mengalokasikan anggaran penanganan dampak penyebaran virus corona di Jawa Tengah senilai Rp2,12 triliun.
Alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 dibagi dalam enam pos utama. Pertama, Rp1,32 triliun yang dialokasikan untuk pelaksanaan program jaring pengaman sosial.
Sebagian besar anggaran jaring pengaman sosial akan dikucurkan untuk bantuan pangan non tunai kepada 583.416 kepala keluar & data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) nonpenerima sembako yang tidak dibiayai APBN. Total alokasi senilai Rp1,07 triliun.
Sementara itu, dalam pagu anggaran JPS tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan dana senilai Rp212,1 miliar untuk bantuan pangan masyarakat terdampak COVID-19. Total masyarakat yang menerima sebanyak 115.000 KK.
Kedua, pagu senilai Rp183,5 miliar untuk jaring pengaman ekonomi (JPM). Total alokasi akan dimanfaatkan ke dalam sejumlah program diantaranya untuk 400 UKM yang terdampak COVID-19. Dana yang disiapkan pengembangan akses pembiayaan bagi UKM sebanyak Rp1,69 miliar.
Termasuk dalam JPE ini alokasi dana senilai Rp109 miliar untuk subsidi koperasi usaha mikro kecil & menangah terdampak COVID-19. Ketiga, bantuan keuangan pembangunan desa yang dialokasikan senilai Rp68,5 miliar.
Keempat, alokasi untuk fasilitas kesehatan senilai Rp425,14 miliar. Kelima, pengembalian pekerja migran senilai Rp16,09 miliar. Keenam, operasional senilai Rp1,65 miliar.
