Bisnis.com, JAKARTA -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengusulkan supaya seluruh Kabupaten atau Kota di Jawa Bali melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Usul itu disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, pada Minggu (31/1/2021).
Ganjar menyatakan bahwa usulan itu untuk merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut PPKM jilid pertama tidak efektif menekan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia.
"Evaluasi malam ini, sekarang tinggal seminggu dan dirasa dampaknya kurang. Saya usulkan kepada pemerintah pusat, untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Bali semuanya ikut PPKM," kata Ganjar dalam keterangan resmijya, Senin (1/2/2021).
Dalam rapat yang diikuti jajaran Forkompimda dan sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju itu, Ganjar menegaskan bahwa penyerentakan PPKM di seluruh Kabupaten/Kota Jawa Bali diyakini akan memberikan dampak positif.
Sebab dengan begitu, maka semua akan serentak bergerak bersama-sama untuk berpartisipasi menekan angka penyebaran Covid-19.
Langkah tersebut lanjut dia sudah dilakukan Jawa Tengah. Saat awal PPKM, awalnya hanya ada tiga daerah yang diusulkan menerapkan kebijakan itu, yakni Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya.
"Tapi respon seluruh Bupati/Wali Kota di Jateng bagus dan semuanya ikut menerapkan. Sebab, mereka menganggap ini penting dan butuh partisipasi semuanya. Jadi, memang harus seperti itu," ucapnya.
Secara hasil, pelaksanaan PPKM jilid pertama di Jateng lanjut Ganjar sudah menunjukkan hasil positif. Dari tingkat penanganan rumah sakit, saat ini Bed Occupacion Rate (BOR) atau angka rata-rata keterisian tempat tidur di rumah sakit Jateng berada di bawah 60 persen semuanya.
"Jadi capaiannya muncul dari sisi penanganan kesehatan. Tempat tidur isolasi dan ICU semuanya terkendali. Bahkan untuk tempat isolasi terpusat yang kami sediakan, sampai hari ini tidak pernah penuh," tegasnya.
Kendati demikian, Ganjar mengatakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, khususnya pada tingkat partisipasi masyarakat. Nantinya, potensi-potensi kerumunan akan dilakukan penataan dengan baik, seperti pasar, mall dan sebagainya.
