Bisnis.com, SEMARANG – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bakal mempertimbangkan 3 usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Subandi Sardjoko mengatakan di Kota Semarang, normalisasi akan dilakukan di Banjir Kanal Timur, Sungai Beringin, Sungai Plumbon, Sungai Siangker, Sungai Silandak, dan Sungai Tambaklorok. Untuk mempercepat pengerjaan proyek, Subandi berharap agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat menyiapkan lahan pengerjaan proyek juga dokumen readiness criteria.
“Ada 3 usulan dari Provinsi Jawa Tengah yang berpeluang besar masuk dalam rancangan RKP 2022. Yaitu pengendalian banjir Kota Semarang, pengendalian banjir sungai Juwana dan sekitarnya, dan pembangunan jalan lingkar utara Kertek, Kabupaten Wonosobo,” jelasnya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada Rabu (14/4/2021).
Haryanto, Bupati Pati, mengungkapkan bahwa usaha normalisasi Sungai Juwana sudah pernah dilakukan. Meskipun demikian, keterbatasan dana pengerjaan menjadi kendala utama belum optimalnya program normalisasi sungai tersebut.
“Harapan kami, bahwa Sungai Juwana ini bisa tuntas karena panjangnya 60 kilometer. Kalau selama ini, itu sering mendapat program tapi sepotong-sepotong. [Anggarannya] Rp100 miliar, Rp50 miliar, itu tidak berdampak,” jelasnya.
Menurut Haryanto, apabila masuk ke dalam RKP tahun 2022, program normalisasi sungai tersebut diharapkan bisa menyentuh hulu hingga hilir. “Sungai Juwana ini dari hulu sampai hilir. Hulunya itu di Waduk Wilanglung, ada di Babalan. Kemudian hilirnya ada di Sungai Juwana,” jelasnya.
Baca Juga
Dalam Musrembang yang dilaksanakan secara virtual tersebut, tercatat ada 27.808 usulan perencanaan pembangunan dari masyarakat. Total anggaran dari keseluruhan usulan tersebut dilaporkan mencapai Rp31,7 triliun.
“Usulan itu terdiri dari usulan bantuan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp8,2 triliun, usulan sektoral Kabupaten/Kota Rp8,4 triliun, pokir DPRD Rp4,5 triliun, Musrenbang Desa Rp43,1 miliar dan usulan dari masyarakat lainnya Rp10,4 triliun. Total ada 27.808 usulan dengan anggaran Rp31,7 triliun,” jelas Pj Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo.
