Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Anggota DPR Minta Vaksin Booster Digratiskan, Ini Alasannya

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Muchamad Nabil Haroen meminta pemerintah menggratiskan vaksin booster untuk semua warga tanpa terkecuali.
Candra Mantovani
Candra Mantovani - Bisnis.com 10 Januari 2022  |  14:25 WIB
Anggota DPR Minta Vaksin Booster Digratiskan, Ini Alasannya
Ilustrasi tenaga kesehatan (nakes) siap menyuntikkan vaksin dosis ketiga atau booster - Twitter Kemenkes RI

Bisnis.com, SOLO - Rencana pemerintah pusat yang akan melaksanakan program vaksinasi booster Covid-19 di Indonesia namun tidak digratiskan untuk semua kalangan masyarakat mendapat tanggapan dari anggota DPR Muchamad Nabil Haroen atau yang akrab dipanggil Gus Nabil.

Gus Nabil yang merupakan anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP menyebut rencana pemerintah terkait vaksinasi booster tersebut rawan penyelewengan dan membuat minat masyarakat untuk mengikuti vaksinasi turun.

Oleh karena itu, Gus Nabil meminta Presiden Joko Widodo bisa menggratiskan vaksin booster ke seluruh kalangan masyarakat tanpa kecuali.

Pasalnya, kondisi saat ini vaksin booster merupakan kebutuhan utama dalam antisipasi dampak varian Covid-19 jenis Delta dan Omicron.

“Kami terus mendorong agar pemerintah pusat bisa menggratiskan vaksin booster. Ini berdasarkan suara yang kami dengar dari masyarakat dan tenaga kesehatan di lapangan. Intinya masyarakat itu inginnya vaksin booster ya gratis seperti program vaksin sebelumnya,” ucap dia kepada wartawan belum lama ini.

Menurut Gus Nabil, vaksin booster berbayar akan menurunkan minat masyarakat untuk mengikuti program pemerintah. Hal tersebut ditambah harga varian vaksin yang mencapai hampir Rp1 juta tergantung merek vaksin yang digunakan.

Selain itu, vaksin berbayar dikhawatirkan berpotensi rawan permainan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

“Ditambah juga pengalaman kemarin, yang gratis saja masyarakat belum semua mau, apalagi saat ini yang berbayar. Takutnya, kalau tidak digratiskan akan ada yang main-main [mencari untung dari program vaksin]. Saya rasa ruang anggaran pemerintah pusat masih bisa. Wong kemarin saja bisa, booster ini juga bisa seharusnya,” imbuh dia.

Produk Impor

Selain itu, dia juga menyoroti serapan alat kesehatan (alkes) dan obat dari dalam negeri yang tidak maksimal oleh pemerintah.

Pasalnya, berdasarkan data yang dimiliki Gus Nabil, dari 100 persen alat kesehatan dan obat yang digunakan, 90 persennya merupakan produk impor. Sedangkan alkes dan obat dari dalam negeri yang diserap hanya sekitar 10 persen.

“Padahal potensi alkes dan obat dalam negeri yang bisa diserap itu mencapai 50 persen. Kami meminta juga ini bisa digencarkan. Kalau bisa ditingkatkan terus sampai ke maksimal potensi serapan. Kalau hal ini tidak dilakukan, kapan Indonesia bisa mandiri. Kami minta ada keseriusan dan niat dari pemerintah pusat terkait semua permintaan ini,” terang dia.

Sebelumnya, Pemerintah Pusat akan memulai program vaksinasi booster Covid-19 pada Rabu (12/1/2022).

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan vaksin booster ada yang berbayar dan gratis.

Kelompok masyarakat yang disasar mendapatkan vaksin booster gratis antara lain kelompok lanjut usia (lansia), peserta BPJS Kesehatan kelompok penerima bantuan iuran (PBI), tenaga kesehatan, dan kelompok rentan lainnya, misalnya komorbid dengan immunocompromised.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Vaksin Booster

Sumber : Solopos.com

Editor : Setyo Puji Santoso

Artikel Terkait



Berita Lainnya

    Berita Terkini

    Terpopuler

    Banner E-paper
    back to top To top