Bisnis.com, SOLO - Rencana pemerintah pusat yang akan melaksanakan program vaksinasi booster Covid-19 di Indonesia namun tidak digratiskan untuk semua kalangan masyarakat mendapat tanggapan dari anggota DPR Muchamad Nabil Haroen atau yang akrab dipanggil Gus Nabil.
Gus Nabil yang merupakan anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP menyebut rencana pemerintah terkait vaksinasi booster tersebut rawan penyelewengan dan membuat minat masyarakat untuk mengikuti vaksinasi turun.
Oleh karena itu, Gus Nabil meminta Presiden Joko Widodo bisa menggratiskan vaksin booster ke seluruh kalangan masyarakat tanpa kecuali.
Pasalnya, kondisi saat ini vaksin booster merupakan kebutuhan utama dalam antisipasi dampak varian Covid-19 jenis Delta dan Omicron.
“Kami terus mendorong agar pemerintah pusat bisa menggratiskan vaksin booster. Ini berdasarkan suara yang kami dengar dari masyarakat dan tenaga kesehatan di lapangan. Intinya masyarakat itu inginnya vaksin booster ya gratis seperti program vaksin sebelumnya,” ucap dia kepada wartawan belum lama ini.
Baca Juga
Menurut Gus Nabil, vaksin booster berbayar akan menurunkan minat masyarakat untuk mengikuti program pemerintah. Hal tersebut ditambah harga varian vaksin yang mencapai hampir Rp1 juta tergantung merek vaksin yang digunakan.
Selain itu, vaksin berbayar dikhawatirkan berpotensi rawan permainan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
“Ditambah juga pengalaman kemarin, yang gratis saja masyarakat belum semua mau, apalagi saat ini yang berbayar. Takutnya, kalau tidak digratiskan akan ada yang main-main [mencari untung dari program vaksin]. Saya rasa ruang anggaran pemerintah pusat masih bisa. Wong kemarin saja bisa, booster ini juga bisa seharusnya,” imbuh dia.
Produk Impor
Selain itu, dia juga menyoroti serapan alat kesehatan (alkes) dan obat dari dalam negeri yang tidak maksimal oleh pemerintah.
Pasalnya, berdasarkan data yang dimiliki Gus Nabil, dari 100 persen alat kesehatan dan obat yang digunakan, 90 persennya merupakan produk impor. Sedangkan alkes dan obat dari dalam negeri yang diserap hanya sekitar 10 persen.
“Padahal potensi alkes dan obat dalam negeri yang bisa diserap itu mencapai 50 persen. Kami meminta juga ini bisa digencarkan. Kalau bisa ditingkatkan terus sampai ke maksimal potensi serapan. Kalau hal ini tidak dilakukan, kapan Indonesia bisa mandiri. Kami minta ada keseriusan dan niat dari pemerintah pusat terkait semua permintaan ini,” terang dia.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat akan memulai program vaksinasi booster Covid-19 pada Rabu (12/1/2022).
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi mengatakan vaksin booster ada yang berbayar dan gratis.
Kelompok masyarakat yang disasar mendapatkan vaksin booster gratis antara lain kelompok lanjut usia (lansia), peserta BPJS Kesehatan kelompok penerima bantuan iuran (PBI), tenaga kesehatan, dan kelompok rentan lainnya, misalnya komorbid dengan immunocompromised.
