Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Momon Rusmono menegaskan komitmen Kementerian Pertanian mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, di antaranya, dengan memperbesar porsi anggaran untuk belanja sarana prasarana produksi pertanian.
"Kami menjalankan kebijakan pro petani dengan refocusing anggaran, yaitu dengan memperbesar porsi anggaran untuk belanja sarana dan prasarana produksi," tuturnya dalam diskusi terbuka perberasan tingkat nasional yang diselenggarakan Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) di Solo, seperti dikutip dari keterangan resmi pada Jumat (25/8/2017).
Pemanfaatan anggaran untuk perbaikan infrastruktur pertanian maupun pengadaan sarana pertanian diperuntukkan bagi petani, menjadi langkah untuk mencapai swasembada beras. Melalui peningkatan sarana pertanian diyakini dapat meningkatkan produktivitas beras.
Diketahui, Kementerian Pertanian mengusulkan penambahan bantuan mekanisasi pertanian menjadi 100.000 unit dalam RAPBN 2018, guna menekan ongkos produksi petani. Usulan ini naik dari bantuan mekanisasi pertanian pada 2017 sebesar 80.000 unit.
"Pemerintah menegaskan komitmennya pada sistem perberasan yang berkeadilan dari hulu hingga hilir. Di tingkat hulu, Kementerian Pertanian berkomitmen mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito mengungkapkan pemberlakuan harga eceran tertinggi untuk komoditas beras adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan sistem perberasan yang berkeadilan bagi semua pihak.
Pacu Kedaulatan Pangan, Belanja Sarpras Produksi Diperbesar
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Momon Rusmono menegaskan komitmen Kementerian Pertanian mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, di antaranya, dengan memperbesar porsi anggaran untuk belanja sarana prasarana produksi pertanian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Topik
Konten Premium