Bisnis.com, SEMARANG – Otoritas Jasa Keuangan menjamin memberikan terobosan bagi daerah jika membutuhkan skema pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan otoritas memiliki beragama skema untuk pembiayaan infrastruktur. Skema yang disiapkan mulai dari obligasi daerah hingga sindikasi pembiayaan.
“Di bawah kempimpinan saya maka setiap isu pembiayaan infrastruktur akan kita diskusikan,” kata Wimboh di sela-sela serah terima jabatan Kepala Regional 3 OJK Jawa Tengah – Daerah Istimewa Yogyakarta ke Bambang Kiswono di Semarang, Senin (18/9/2017).
Dukungan pembiayaan dengan skema terobosan ini dapat diajukan oleh pemerintah daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), maupun pihak swasta. Untuk itu yang ditekankan sebelum memperoleh dukungan adalah jenis proyeknya, seberapa besar kebutuhan pendanaan serta pihak pengusungnya.
“Jangan merasa susah [memperoleh pendanaan pembangunan infrastruktur]. Mari duduk bersama. Susah itu kalau belum dicoba, kalau dibilang susah ndak jadi-jadi,” katanya.
OJK, kata dia, akan meberikan dukungan berbeda untuk setiap kebutuhan pendanaan infrastruktur di daerah. Dukungan sangat tergantung dengan jenis proyeknya.
Selain dukungan infrastruktur, Wimboh mengatakan pihaknya juga berkomitmen memberian layanan keuangan bagi masyarakat kecil. Otoritas siap memberikan solusi pembiayaan terbaik bagi masyarakat ekonomi bawah itu. “Plafonnya ya tidak besar besar. Bisa Rp2 juta, Rp3 juta, Rp4 juta,” katanya.
Wimboh yang menamatkan sarjananya di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo ini mengatakan otoritas berkomitmen menjadi bagian dari gerakan membangun dari arus bawah dan pinggiran. Termasuk memfasilitasi dan menghubungkan masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan keuangan. Dia mengatakan otoritas memiliki skema pinjaman tanpa jaminan hingga kredit ultra mikro.
“Prioritasnya [daerah] apa? kami siap membantu,” katanya.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sri Puryono mengatakan kehadiran OJK diharapkan memberi akses keuangan lebih mudah ke tengah masyarakat. Dia mengatakan literasi keuangan yang kuat terutama untuk ibu rumah tangga menjadi tantangan yang perlu diselesaikan.
Sri mengatakan pihaknya juga menunggu bentuk dukungan keuangan mikro dari otoritas bagi masyarakat Jawa Tengah. Saat ini pihaknya telah menjalankan bersama Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yakni kredit Mitra Jateng 25 yang memberikan bunga sangat rendah yakni sebesar 7%.
Sedangkan untuk pembiayaan infrastruktur, pihaknya menggandeng OJK untuk konsultatif. Pembiayaan pembangunan daerah melalui obligasi daerah ataupun skema lainnya, menurut dia belum ada rencana dari Pemda Jawa Tengah. “Kami belum ada ada berpikir [ke sana],”katanya.
.jpg?w=300&h=221)
