Bisnis.com, BLORA – Pemerintah Kabupaten Blora mengharapkan pembangunan infrastruktur dapat menekan angka kemiskinan menjadi 9% dari kondisi saat ini yang mencapai 14,64%.
Wakil Bupati Blora Arief Rohman menuturkan berdasarkan identifikasi yang dilakukan pihaknya kantong-kantong kemiskinan ini berada di kawasa sekitar hutan. Terutama hutan jati yang saat ini dikelola oleh Perhutani.
"Mereka [penduduk miskin sekitar hutan] menghasilkan berbagai hasil pertanian, namun karena akses jelek maka harga jualnya rendah," kata Arief di sela Lokakarya Media SKK Migas - KKKS Jawa Bali Nusatenggara dengan Pemkab Blora, Rabu (20/9/2017).
Untuk itu dengan menggandeng Pemerintah Pusat, Perhutani dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, akses infrastruktur bagi penduduk termiskin ini dapat teratasi. Saat ini alternatif yang sedang dibahas yakni memanfaatkan pelepasan hutan menjadi kebun rakyat yang dikelola oleh Universitas Gadjah Mada (UGM). Perubahan peruntukan ini direncanakan mencapai 1.000 hektare.
"Kami sedang coba lobi kementerian, UGM untuk membuka akses jalan tembus. Ini panjangnya mencapai 35 kilometer. Kalau tembus maka akan sangat membantu penduduk selatan. Akan mendorong perputaran roda ekonomi," katanya.
Arief mengatakan regulasi yang ada saat ini untuk pembangunan yang melewati kawasan hutan sangat sulit. Untuk itu dengan berbagai kolaborasi ini, kantong-kantong kemiskinan di Blora dapat dihapuskan.
"Anggarannya masih kami hitung. Nanti harapannya dibantu pemerintah pusat dan pemerintah provinsi," katanya.
Lebih lanjut politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menyebutkan pihaknya berharap angka kemiskinan di bawah pemerintahannya dapat ditekan diangka 9% atau menjadi single digit. Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan adalah menggerakan pembangunan infrastruktur.
"APBD kami sekitar Rp2,2 triliun. Tahun depan juga kurang lebih sama. Untuk itu akan banyak melakukan kolaborasi," katanya.
Dia menilai dengan potensi yang sangat banyak dimiliki oleh Blora maka target menekan angka kemiskinan ini diharapkan dapat segera terwujud. Dia juga mengharapkan kehadiran industri minyak di wilayah ini dapat menggerakan ekonomi wilayahnya.
Sementara itu Kepala Perwakilan SKK Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (SKK Migas Jabanusa) Ali Masyhar mengharapkan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas yang beroperasi di sekitar Blora menunjukan komitmen membangun kawasan sekitar wilayah kerjanya.
Para KKKS telah memiliki anggaran bina lingkungan maupun anggaran tanggung jawab sosial (CSR) yang disetujui oleh regulator. Untuk itu perusahaan wajib merealisasikannya dengan segera. "Jangan ditunda-tunda. Sekarang sudah September. Tinggal beberapa bulan lagi sebelum tutup tahun. Saya minta segera direalisasikan yang sudah dianggarkan," katanya.
Ali mengatakan perusahaan KKkS tentu memiliki keterbatasan dalam membantu masyarakat sekitar. Akan tetapi jika sudah dianggarkan maka harus segera dilaksanakan.
