Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo terus mengingatkan jajarannya agar tidak menghambat proses sertifikasi tanah masyarakat.
Saat kunjungan kerjanya ke Jawa Tengah, Presiden mewanti-wanti jajarannya bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Untuk itu, ia meminta agar proses sertifikasi tanah milik masyarakat untuk tidak dipersulit.
"Saya sudah wanti-wanti kepada seluruh kantor BPN, jangan ada yang menghambat proses sertifikasi tanah. Melayani masyarakat harus secepat-cepatnya," katanya dalam keterangan resmi, Senin (25/9/2017).
Dia juga kembali menegaskan bahwa upaya tersebut merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat Indonesia.
"Saya perintahkan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang dan seluruh Badan Pertanahan Nasional dari Sabang sampai Merauke, targetnya 5 juta sertifikat tahun ini harus keluar. Tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta," jelasnya
Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Presiden beserta rombongan menyambangi Lapangan Jambesari, Kelurahan Pulutan, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Presiden membagikan sebanyak 5.781 sertifikat tanah kepada masyarakat yang berasal dari Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga secara langsung.
"Kalau sudah pegang itu lebih gampang, tidak ada yang menggugat karena sudah pegang ini yang namanya sertifikat. Kita ingin warga negara yang memiliki tanah memegang hak hukum atas tanah," jelasnya.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
