Bisnis.com, WONOSARI — Kementerian Agama (Kemenag) tegaskan tempat ibadah tidak untuk melakukan politik praktis. Terlebih saat ini tengah memasuki tahun politik.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag DIY, Lutfi Hamid mengungkapkan perlu punya kesadaran terutama takmir masjid, jangan membiarkan politik praktis dibawa ke dalam tempat ibadah.
“Gak masalah kalau jamaah interupsi jika ada ceramah yang menyimpang dari tujuan kegiatan keagamaan sendiri. Jangan sampai masjid digunakan politik praktis atau kampanye,” ujar Lutfi seusai kegiatan kampanye kerukunan, Launching Zona Integritas Reformasi Birokrasi (ZI-RB), dan penyerahan bantuan di Kantor Kemenag, Wonosari, Rabu (3/10/2018).
Pihaknya menuturkan telah menyampaikan kepada pengurus masjid untuk menjauhi politik praktis. Jika politik yang dibicarakan tentang mensejahterakan, menumbuhkan keadilan dan meningkatkan etos kerja kembali pada hakikatnya menurutnya tidak masalah.
“Namun jika dalam politik di masjid ada ajakan jangan milih dia jangan dukung dia. Harus milih saya, semacam itu tidak diperbolehkan. Namun untuk saat ini saya rasa untuk wilayah DIY masih cenderung kondusif belum ada laporan penyalahgunaan tempat ibadah,” ujarnya.
Ia menegaskan tempat ibadah bukan untuk tempat berkampanye atau politik praktis.
