Bisnis.com, SEMARANG – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah diminta mengoptimalkan penggunaan aset, khususnya tanah, agar mampu menambah pendapatan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kondisi perekonomian saat ini dapat berimbas pada dunia usaha. Agar tak terpengaruh melemahnya nilai rupiah, dia mendorong BUMD mengoptimalkan potensi-potensi ekspor, serta sebisa mungkin menekan impor.
Menurutnya peningkatan sinergi mutlak dilakukan termasuk dengan pihak swasta. Tak boleh ditinggalkan pula upaya kreatif dan inovatif, serta corporate governance agar tidak ada praktik-praktik korupsi.
“Tidak ada kata lain selain bersinergi. Selain itu, kreasi dan inovasi harus terus ditingkatkan. Saya minta teman-teman BUMD bisa mengikuti perkembangan bisnis dunia saat ini,” kata Ganjar, Rabu (24/10/2018).
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jateng, Budiyanto Eko Purwono, menambahkan kondisi BUMD di Jateng dalam kondisi baik. Bahkan dapat memberikan deviden cukup besar.
“Kondisi BUMD di Jawa Tengah sudah bagus, dengan aset pada tahun 2018 ini mencapai Rp81,7 triliun, modal sebesar Rp3,1 triliun dan dapat memberikan deviden sebesar Rp459,04 miliar,” ujarnya.
Dijelaskan, meski deviden yang diberikan tahun ini meningkat dari tahun yakni Rp371,1 miliar, namun masih harus ditingkatkan.
“Untuk itu, memang harus ada penguatan sinergi untuk peningkatan PAD Pemprov Jateng,” tegasnya.
Adapun, dari 10 BUMD yang dimiliki oleh Pemprov yakni PT Bank Jateng, PT Citra Mandiri Jawa Tengah, BPR BKK, PT perusahaan daerah air bersih (PDAB), Kawasan Industri Wijaya Kusuma, PT Askrida, PT PRPP, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), PT SPHC, dan PT Jamkrida.
Kendati demikian, dari 10 BUMD yang dimiliki oleh Pemprov Jateng baru 9 yang memberikan kontribusi langsung. Pasalnya, PT PRPP Jawa Tengah belum memberikan kontribusi terhadap PAD karena masih mempunyai sejumlah utang.
