Bisnis com, SEMARANG -- DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta pemerintah kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran untuk mendukung pengembangan desa wisata.
Hal itu menyusul disetujuinya pengesahaan Peraturan Daerah (Perda) Pemberdayaan Desa Wisata dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah (Jateng). Dengan disetujuinya beleid tersebut, pengelolaan desa wisata akan lebih terfokus dengan sokongan Pemerintah Provinsi (Pemprov), pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa setempat.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jateng Yudhi Sancoyo menjelaskan tujuan Perda itu secara menyeluruh adalah menjadikan ekonomi desa yang lebih mandiri serta membudidayakan potensi wisata yang ada. Perda berisi 15 bab ini juga mengatur masalah anggaran.
''Tentunya dengan nilai anggaran yang disesuaikan kemampuan daerah. Tanpa ada sokongan pemerintah daerah, pengembangan desa wisata tidak bisa pesat," ucapnya, Jumat (28/12/2018).
Selain itu, untuk menyikapi Perda tersebut, Pemprov Jateng mendukung penuh upaya pengembangan desa wisata.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menyatakan secara prinsip, kehadiran Perda tersebut diharapkan dapat mendorong perwujudan desa yang mandiri.
''Arti mandiri memiliki arti desa yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan potensi wisata yang ada di daerahnya. Selain itu, juga mewujudkan peran strategis desa wisata dalam membangun Jateng melalui destinasi desa wisata yang maju dan berdaya saing," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
