ASN Simpatisan Khilafah Diminta Mengundurkan Diri

Ganjar Pranowo meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi setempat yang terindikasi menjadi simpatisan khilafah untuk segera mengundurkan diri.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 23 Juli 2019  |  20:08 WIB
ASN Simpatisan Khilafah Diminta Mengundurkan Diri
Layar menampilkan hasil survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) saat rilis hasil survei terkait NKRI dan ISIS di Jakarta, Minggu (4/6). Hasil survei tersebut menyatakan 79,3% warga negara Indonesia (WNI) tak setuju NKRI berubah menjadi khilafah. - Antara/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah provinsi setempat yang terindikasi menjadi simpatisan khilafah untuk segera mengundurkan diri.

"Sumpah janji menjadi PNS diingat lagi, kita ini memberi pelayanan kepada masyarakat. Kami sudah menemukan dari jejak digital, diduga terpapar radikalisme karena me-like organisasi terlarang dan khilafah, dia 'admin' OPD, jejak digitalnya terlacak. Silakan baik-baik mundur saja," katanya di Semarang, Selasa (23/7/2019).

Gubernur Ganjar menyampaikan itu karena dirinya sudah menemukan salah satu ASN yang terindikasi menjadi simpatisan organisasi terlarang yang mengarah kepada paham radikal.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat membuka Rapat Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan APBD 2019 Triwulan II di Gedung B lantai 5 Setda Jateng.

Ganjar memperingatkan ASN yang mengalami kegelisahan ideologi agar langsung menghadap dirinya agar dicarikan jalan terbaik.

"Saya ingin pengelolaan pemerintahan berjalan baik. Saya bangga betul, tapi kebanggaan saya, ketika ada rakyat yang bilang pelayanan pemprov sekarang makin baik dan saya menyukai pemerintahan sekarang," ujarnya.

Selain itu, Gubernur Ganjar kembali memperingatkan para ASN untuk tidak mempermainkan anggaran dengan melakukan berbagai tindak pidana korupsi.

"Ini peringatan keras dari saya. Saya tidak suka korupsi, dan kita serius memberantas korupsi. Sudah cukup satu saja yang kena OTT, jangan diulangi. Yang kena satu, tapi semua kena efek," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Ganjar meminta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) agar ASN yang terpapar paham intoleransi dan paham radikal untuk dipecat lebih cepat.

Menurut Ganjar, ASN yang terpapar paham itu akan terus melakukan perlawanan baik melalui ideologi dan membangun wacana melalui media sosial.

"Kalau secara detil sudah ada, dan yang ada ini menjadi 'alert', kita mesti perhatian. Menjadi ASN itu berat, harus menjadi contoh di tengah masyarakat, menjadi manusia yang mendekati sempurna sebagai konsekuensi logis maupun ketegasannya. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ASN itu ibarat lokomotif sempurna," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
radikalisme

Sumber : Antara

Editor : Miftahul Ulum

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top