Bisnis.com, SLEMAN - Grab memberikan tanggapan terkait dengan mogok makan yang dilakukan driver-nya di depan kantor Grab Jogja, kemarin Selasa (22/10/2019).
Front Independen Driver Online Indonesia (Front Indonesia) mengajukan sejumlah tuntutan mulai dari penghapusan sistem yang dinilai diskriminatif, hapuskan pungutan liar (pungli) Rp2.000 atau hapus potongan 20%, hingga pembukaan suspend pengemudi individu.
Hervy Deviyanto, City Manager Grab Yogyakarta menyatakan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak warga negara, selama disampaikan secara damai dan tidak melanggar hukum.
“Kami mengapresiasi gerakan tersebut. Yang penting berjalan tertib dan damai,” kata Hervy melalui siaran persnya hari ini, Rabu (23/10/2019)
Menanggapi tuntutan yang diajukan, Hervy menjawab bahwa semua itu sudah dijelaskan kepada mitra pengemudi saat berlangsungnya mediasi pada 3 Oktober lalu. Dalam pertemuan itu hadir presiden, wakil presiden, dan panglima Front Indonesia serta perwakilan dari Koloni 112 dan Black Mataram.
Semua yang diminta juga sebenarnya sudah masuk dalam prosedur operasi standar (SOP) Grab. Mengenai sangkaan diskriminasi, misalnya, Hervy mengatakan itu sangkaan yang sering dialamatkan kepada Grab.
“Sejak didirikan, Grab percaya pada kesempatan yang adil bagi semua. Tidak ada diskriminasi, yang ada insentif bagi mereka yang rajin bekerja. Itu normal dan berlaku di semua perusahaan. Skema insentif adalah bonus dari perusahaan setelah mencapai target atau kinerja tertentu," ujarnya.
Hervy menerangkan, mengenai kebijakan suspend dan pemutusan mitra di Grab yang menjadi salah satu tuntutan demo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
