Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bansos Sering Salah Sasaran, Ganjar Instruksikan Perbaikan Data

Melalui perbaikan dan pembaruan data yang dipadukan dengan sistem elektronik, diharapkan pembangunan nasional terutama penyaluran bantuan sosial pemerintah akan makin terarah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (10/5/2019)./ANTARA-Reno Esnir
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (10/5/2019)./ANTARA-Reno Esnir

Bisnis.com, BOYOLALI - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta seluruh perangkat desa di Indonesia melakukan perbaikan data, terutama menyangkut kemiskinan. Sebab menurutnya selama ini program bantuan pemerintah sering salah sasaran karena data yang kacau.

Hal itu disampaikan Ganjar saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perkumpulan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Sabtu (8/2/2020). Dalam pertemuan tersebut turut hadir ratusan perangkat desa dari berbagai wilayah di Indonesia.

"Desa harus bisa membangun sistem pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik itu basisnya harus data. Maka saya minta, perangkat dan kepala desa bekerjasama memperbaiki data desa masing-masing," kata Ganjar melalui siaran persnya, Sabtu (8/2/2020).

Menurutnya, dengan adanya perbaikan dan pembaruan data yang dipadukan dengan sistem elektronik, dia memastikan pembangunan nasional akan makin terarah. Adapun, Ganjar merupakan Dewan Penasihat PPDI.

"[Perbaikan data] Itu pasti akan mempermudah, jadi ketahuan ada berapa orang miskin, orang hamil, disabilitas, anak sekolah, luasan sawah dan sebagainya. Dengan data itu, kebijakan yang diambil akan lebih mengena," tambahnya.

Setelah data diperbaiki, menurut Ganjar,  langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah meningkatkan integritas, kejujuran dan profesionalitas. Dia menegaskan sistem pelayanan yang mudah, murah dan cepat adalah tujuan utamanya.

"Kalau bisa semua perangkat dan kepala desa punya media sosial. Tiru saya saja, jadi bisa melayani masyarakat dengan baik. Selama ini, masyarakat kebingungan mau melapor pada siapa, akhirnya semuanya melapor ke saya. Masa gubernur ngurusi soal sertifikat tanah," pungkasnya sambil tertawa.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Nasional PPDI, Widhi Hartono mengatakan, rakornas terse but digelar untuk menyusun program kerja dan isu-isu strategis. Diharapkan, dengan adanya Rakornas itu muncul ide dan usulan untuk mempercepat pembangunan di desa.

"Beberapa persoalan di desa diharapkan dapat diselesaikan dengan rakornas ini. Selain itu, inovasi dan kreasi juga diharapkan muncul untuk meningkatkan potensi desa masing-masing," kata Widhi.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper