Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov Jateng Sisir Ulang APBD Untuk Tangani Corona

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) tengah menyisir ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Anggaran-anggaran yang tidak penting akan dialihkan untuk penanganan wabah virus corona atau COVID-19.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) di Kota Salatiga. Kamis (26/3/2020). Foto: Humas Pemprov Jateng
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit (B2P2VRP) di Kota Salatiga. Kamis (26/3/2020). Foto: Humas Pemprov Jateng

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) tengah menyisir ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Anggaran-anggaran yang tidak penting akan dialihkan untuk penanganan wabah virus corona atau COVID-19.

Penegasan itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika dikonfirmasi terkait strategi anggaran Pemprov Jateng dalam penanganan COVID-19.

"Ya, [termasuk alokasi-alokasi belanja yang kurang mendesak]," kata Ganjar kepada Bisnis yang dikutip, Rabu (1/4/2020).

Adapun belanja-belanja yang tidak mendesak di antaranya perjalanan dinas keluar kota atau luar negeri hingga pengalokasian anggaran untuk pertemuan-pertemuan dinas.

Asisten Ekonomi & Pembangunan Sekretaris Daerah Jawa Tengah Peni Rahayu menjelaskan detail pembahasan soal anggaran ini terus dilakukan .

"Jadi memang ada pergeseran dan perubahan. Tapi detailnya ada di Bappeda," tukasnya.

Seperti diketahui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan Rp 1,4 triliun sebagai anggaran Pandemic Respon. Ganjar menargetkan dalam minggu ini keputusan bisa diketok DPRD Jateng karena beberapa skenario penanganan telah disiapkan.

Dana tersebut diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi. Ganjar menjelaskan, jaring pengaman itu sifatnya ada yang berupa langsung dikonsumsi seperti bantuan sembako untuk masyarakat miskin. Ada juga yang sifatnya pemberdayaan dengan diajak bekerja.

Sebagai satu contoh, lanjut Ganjar, Pemprov Jateng akan menjamin biaya kesehatan 1,8 juta orang yang belum masuk data masyarakat miskin. Mereka adalah warga yang belum mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Edi Suwiknyo
Editor : Nurbaiti
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper