Bisnis.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta buruh mengajukan syarat pendaftaran kartu prakerja secara manual ke Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Hal ini diungkapkan Ganjar seusai menerima masukan dari perwakilan buruh di Jateng yang merasa proses pendaftaran kartu prakerja via online cukup rumit.
"Kita akan membantu Kemenko dan Kementerian Tenaga Kerja mengirim data secara manual, untuk nanti diverifikasi ulang,” kata Ganjar dalam keterangan resminya, Selasa (28/4/2020).
Ganjar menambahkan bahwa pihaknya mengajak perusahaan, Apindo, Kadin, dan buruh untuk bergotong royong di dunia tenaga kerja. Harapannya, dengan kolaborasi antarsektor persoalan-persoalan terkait dengan ketenagakerjaan bisa diatasi.
“Sebenarnya tidak sulit kalau kita, Apindo, Kadin dan buruh di Jawa Tengah bisa kompak saling memahami situasi. Cobaan ini juga bisa kita hadapi dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Korwil Jawa Tengah Wahyudi mengatakan saat ini ada sekitar 2.000 orang buruh dirumahkan dan 500 orang lainnya di-PHK dari perusahaan di Jawa Tengah. Di antaranya Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, dan Salatiga.
Baca Juga
“Ada sekitar 2.500 buruh yang dirumahkan dan di-PHK. Ini dari beberapa perusahaan di Jawa Tengah,” katanya saat audiensi dengan Gubernur.
Wahyudi mengeluh, meski ada jaminan dari pemerintah soal kartu prakerja, dirinya sulit mendaftar sebagai penerima kartu prakerja menggunakan sistem online. Selain itu, banyak buruh yang tidak memiliki handphone android.
“Kami kesulitan untuk mendaftar secara online. Malah ada yang disuruh beli handphone android. Kalau seperti ini kan mending membeli kebutuhan [beras],” lanjut Wahyudi.
Selain soal kartu prakerja, Wahyudi juga menyinggung bantuan langsung bagi terdampak Covid-19. Dia berharap buruh juga menjadi prioritas yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.
