Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemprov Jateng Dorong Pencegahan Berbasis Komunitas Minimalisir Dampak Corona

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih memilih mendorong proses pencegahan berbasis komunitas ketimbang PSBB untuk meminimalisir dampak penyebaran virus corona atau Covid-19.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 28 April 2020  |  12:36 WIB
Petugas kesehatan desa menyemprotkan cairan disinfektan sepeda motor pemudik dari Jakarta di Desa Ujungnegoro, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (10/4/2020). Pemerintah desa setempat berinisiatif menyediakan rumah karantina mandiri desa, wajib melapor ke puskesmas atau pemerintah desa setempat. - Antara/Harviyan Perdana Putra\n
Petugas kesehatan desa menyemprotkan cairan disinfektan sepeda motor pemudik dari Jakarta di Desa Ujungnegoro, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat (10/4/2020). Pemerintah desa setempat berinisiatif menyediakan rumah karantina mandiri desa, wajib melapor ke puskesmas atau pemerintah desa setempat. - Antara/Harviyan Perdana Putra\\n

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memilih mengambil jalan tengah untuk meminimalisir dampak penyebaran virus corona atau Covid-19.

Hal ini pula yang membuat Pemprov Jateng memutuskan untuk mengenyampingkan opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan wabah corona di wilayah Jateng.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mengatakan keputusan untuk tidak menerapkan PSBB ditentukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, terutama masalah efektivitasnya dan dampaknya terhadap perekonomian Jateng.

"Karena PSBB akan berdampak ekonomi yang sangat luas, maka untuk sementara Jateng menunda pelaksanaannya, dengan melaksanakan PSBB berbasis masyarakat yang disebut 'Jogo Tonggo'," kata Prasetyo kepada Bisnis yang dikutip Selasa (28/4/2020).

Prasetyo menambahkan keputusan ini ditempuh dengan memperhatikan pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah. Selain itu, pemerintah kabupaten (Pemkab) atau pemerintah kota (Pemkot) juga tampaknya kurang siap baik dari sisi penegakan hukum, penyediaan anggarannya maupun risiko ekonominya.

Pemkot Semarang misalnya, menurut Prasetyo, tidak siap anggarannya untuk menyubsidi ratusan ribu penduduk yang akan terdampak. Dengan pertimbangan tersebut, Pemprov Jateng lebih memilih mendorong proses pencegahan berbasis komunitas.

"Kami mendorong inisiatif lembaga RW untuk aktif mendata dan mengawasi serta menggerakkan gotong royong di lingkup yang masih 'managable' ditangani bersama semua sumber daya yang ada," tukasnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemprov jateng Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Nurbaiti

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top