Bisnis.com, SEMARANG - Sejumlah perwakilan serikat buruh di Jawa Tengah menemui Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Selasa (28/4/2020). Pertemuan yang berlangsung singkat itu membahas beberapa hal, salah satunya soal kesulitan buruh untuk mengakses kartu Prakerja.
Wahyudi, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) Jawa Tengah, mengatakan, mekanisme Kartu Prakerja sangat menyulitkan dan membuat banyak buruh yang tidak dapat mengakses program itu.
Selain dilakukan secara online, keterbatasan pengetahuan para buruh juga menjadi penyebabnya. Mereka sebagian gagap teknologi (gaptek).
"Kami minta kebijakan pemerintah agar proses pendaftaran kartu prakerja ini dipermudah. Banyak teman-teman kami yang belum melek teknologi dan kesulitan mengakses soal itu," tegasnya, Selasa (28/4/2020).
Banyak buruh lanjut Wahyudi yang tidak memiliki atau tidak bisa mengoperasikan handphone android. Sementara untuk masuk ke sistem kartu Prakerja, harus bisa memaksimalkan itu.
"Sudah banyak anggota kami yang mengeluh soal ini. Sulit mengakses masuk kartu Prakerja. Padahal, Kartu Prakerja bagaikan angin surga buat kami para buruh yang di PHK atau dirumahkan saat ini," tegasnya.
Wahyudi menerangkan, selama Pandemi Corona atau Covid-19 berlangsung ribuan buruh sudah di PHK atau dirumahkan tanpa adanya pesangon atau gaji yang diperoleh. Di serikat buruhnya saja, setidaknya ada 2000 buruh yang di PHK atau dirumahkan.
"Kami berharap ada bantuan dari pemerintah karena kami semua kesulitan dalam kondisi ini," kata dia.
Persoalan lain yang disampaikan mengenai jaminan kesehatan dan jaminan hari tua yang dikelola BPJS. Menurutnya, akibat Covid-19 ini, banyak perusahaan yang nunggak bayar BPJS kesehatan sehingga buruh kesulitan mendapat akses itu.
"Termasuk kami juga minta pencerahan, apakah kami yang di PHK atau dirumahkan bisa mencairkan jaminan hari tua (JHT) untuk menopang kehidupan kami. Kami sangat berharap dukungan pemerintah, termasuk adanya bantuan langsung tunai kepada kawan-kawan yang terdampak," pungkasnya.
Satu persatu persoalan itu dicatat dan didengar baik-baik oleh Ganjar. Menurutnya, beberapa persoalan yang dikemukakan tersebut memang menjadi perhatiannya selama ini.
"Kawan-kawan buruh melaporkan soal nasibnya, ada yang di PHK, dirumahkan, BPJS nunggak dan bagaimana nasib mereka. Beberapa yang itu hubungannya dengan pusat, pasti akan kami bantu fasilitasi, seperti soal Kartu Prakerja atau BPJS," kata Ganjar.
Diakuinya, mekanisme Kartu Prakerja memang diluar dari harapannya. Prosesnya yang sulit dan cukup membingungkan membuat para buruh kesulitan.
Persoalan itu sudah disampaikan Ganjar kepada pemerintah pusat. Ia meminta, seluruh buruh agar yang terdampak dan tidak bisa mengakses sistem kartu Prakerja, dapat dibackup dengan data manual.
"Sebab kalau hanya lewat satu pintu, sulit masuknya. Apalagi kuota hanya 5,5 juta itu, sekarang pendaftarnya sudah 7 juta. Kami sudah koordinasi dan kami sampaikan pada Presiden soal ini. Kami mendorong agar bisa dikirim manual, silahkan nanti pusat melakukan verifikasi," terangnya.
Terkait nasib para buruh yang di PHK atau dirumahkan, Ganjar juga sudah berkomunikasi dengan semua perusahaan di Jateng. Menurutnya, sudah saatnya perusahaan peduli kepada pekerja di tengah pandemi ini.
"Tuntutan pekerja tidak sulit, mereka hanya minta selama dirumahkan atau di PHK tetap mendapat haknya yang disesuaikan. Paling tidak selama tiga bulan. Saya sudah mengajak seluruh perusahaan di Jateng untuk iuran bareng-bareng untuk membantu para buruh," terangnya.
Dengan total 45.000 buruh yang dirumahkan di Jateng saat ini, tidak butuh uang banyak untuk menjamin hidup mereka selama tiga bulan. Minimal, kebutuhan sembako ada setiap harinya.
"Kalau buruh, Apindo atau Kadin bisa kompak soal ini, maka ini bisa sangat baik. Kita bisa menjadi contoh dan menghadapi proses ini dengan baik," katanya.
