Bisnis.com, SEMARANG – PPKM Mikro Darurat pada 3 – 20 Juli 2021 menjadi kabar buruk bagi pelaku industri pariwisata di Jawa Tengah (Jateng). Pasalnya, sebanyak 13 kabupaten dan kota di wilayah tersebut masuk asesmen pandemi level 4, dan sisanya masuk asesmen pandemi level 3.
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Jawa Tengah, Bambang Mintosih, mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut menjadi sandungan bagi proses pemulihan industri pariwisata di Jawa Tengah.
“Kira baru ancang-ancang pemulihan tapi sudah muncul kebijakan baru. Ini jadi jadi pageblug buat pengusaha dan karyawan. Kita mau dukung juga susah, tidak mendukung ya gak bisa, jadi dilematis,” jelasnya ketika diwawancarai Bisnis pada Jumat (2/7/2021).
Benk, sapaan akrabnya, hanya bisa berharap pada stimulus pariwisata yang dijanjikan pemerintah.
“Kita tidak mau membebani pemerintah [dengan tanggungan stimulus yang besar], tapi saya juga punya dilema. Sebagai pengusaha saya tidak punya pemasukan dan sebagai karyawan saya juga digaji mundur entah sampai kapan,” ungkapnya.
Meskipun sektor perhotelan masih diperbolehkan untuk beroperasi, berhentinya kegiatan pariwisata seperti pertunjukan seni dan budaya tentunya memiliki pengaruh besar pada jumlah kunjungan tamu hotel.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, pada Mei 2021 okupansi atau Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di wilayah tersebut dilaporkan mengalami penurunan 4,07 poin (m-to-m).
TPK hotel berbintang di Jawa Tengah pada tahun ini juga belum sepenuhnya pulih. Hal tersebut terlihat dari kenaikan TPK secara year-on-year yang masih di bawah 20 persen, tepatnya 17,28 poin pada Mei 2021.
Kian merosotnya kinerja pariwisata di Jawa Tengah, menurut Benk, dapat berimbas pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal.
“Kalau PHK ini pasti, pasti ada pengaruh. [Di sektor perhotelan] tidak ada lagi daily worker, ini pekerja harian pasti di-cut untuk menekan operasional. Kita pun masuknya pasti cuma setengah, itu pun belum tentu bisa menutup biaya operasional,” jelasnya.
Sebagai pelaku industri pariwisata, Benk hanya bisa pasrah. Meskipun proses sertifikasi cleanliness, health, sustainability, and nvironment (CHSE) yang diminta pemerintah sudah dilakukan, namun hal tersebut tampaknya tidak berpengaruh banyak bagi kelangsungan usaha.
“Kami sudah mendapatkan CHSE, sudah vaksin, terus apa lagi? Tindakan preventif sudah dilakukan, standar pelayanan juga sudah dijaga. Sekarang kami cuma bisa menunggu yang terbaik,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
