Bisnis.com, SEMARANG - Keterbatasan alokasi pupuk bersubsidi bagi para petani mendesak pemerintah untuk segera mencari alternatif dan jalan keluar. Pasalnya, para petani di berbagai daerah masih mengandalkan pupuk subsidi untuk keberlangsungan usaha tani mereka.
Kepala Seksi (Kasi) Pupuk dan Pembiayaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Asil Tri Yuniati, mengatakan pihaknya selalu menyarankan para petani untuk menggunakan pupuk organik sebagai alternatif keterbatasan pupuk subsidi.
"Kami sering menyarankan bahwa namanya penggunaan pupuk bersubsidi harus secara bijaksana dan optimal, kalaupun kebutuhan yang dikehendaki petani itu tidak sesuai dengan apa yang didapat. Kami sering menyarankan untuk lebih menggunakan pupuk organik," katanya, Senin (21/3/2022).
Untuk Jawa Tengah, kata Yuni, meskipun tertinggi nomor dua terkait alokasi pupuk subsidi secara nasional dibawah Jawa Timur. Namun, alokasi yang diberikan sesuai usulan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK) hanya 48 persen. Oleh karena itu Pemprov Jateng ikut mendorong agar petani dapat membuat pupuk organik melalui pelatihan yang diberikan.
"Artinya kan pupuk organik itu bisa dibuat sendiri dari limbah pertanian yang ada, kami setiap tahun mengalokasikan juga banyak pelatihan pupuk organik dengan harapan bahwa petani tidak tergantung lagi terhadap pupuk pabrikan atau anorganik," terangnya.
Terkait isu kelangkaan pupuk, lanjut Yuni, pihaknya membantah bahwa terjadi kelangkaan pupuk pada tahun lalu dan sekarang di Jawa Tengah. Lebih tepatnya dia menyebut hal ini sebagai keterbatasan alokasi.
"Kalau bicara realisasi tahun kemarin itu kalau dibandingkan lima tahun belakangan, realisasi tahun 2021 adalah paling rendah. Jadi, data kami semua jenis pupuk mengalami penurunan sebesar 6,61 persen dengan penurunan paling tinggi di SP36 sebesar 24,20 persen. Jadi, kami artikan bahwa informasi terkait dengan pupuk langka pupuk sulit didapat dan lain sebagainya nya nya di tahun 2021 tidak tepat," paparnya.
Terkait alokasi pupuk subsidi tahun 2022, kata Yuni, untuk Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi sekitar 48,13 persen dari usulan sesuai elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (eRDKK).
"Jumlah kuantitas tonase pupuk subsidi tahun 2002 Jawa tengah tahun ini menerima 1,5 juta ton, kalau dibandingkan usulan angka yang kami sampaikan terhadap eRDKK hanya sebesar 48,13 persen, artinya apa pemerintah pusat baru dapat memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi Jawa tengah tidak ada 50 persen," pungkasnya.
Sementara itu, sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo pernah mengungkapkan harapannya agar para petani bisa menghasilkan pupuk organik secara mandiri, yang kualitasnya bisa lebih baik dari pupuk anorganik.
Menurutnya, pengunaan pupuk organik untuk budi daya pertanian meningkatkan kesejahteraan petani di Jawa Tengah.
Baca Juga
“Hasil pertanian non pestisida itu, kualitasnya lebih bagus dan pasarnya bisa lebih besar. Pupuk organik makin menguntungkan ke depan. Seharusnya petani memang bisa memproduksi sendiri,” jelasnya. (k28)
