Bisnis.com, SEMARANG - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkan pentingnya kebijakan yang terintegrasi untuk memajukan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Tanah Air.
“Platform integrated ini yang secara nasional belum dilakukan. Sudah dilakukan secara scattered, tetapi belum menjadi kebijakan nasional,” ucapnya, Kamis (16/6/2022).
Wimboh menyebut negara-negara lain di seluruh dunia telah mengembangkan platform pemberdayaan UMKM agar dapat dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi. “Kalau scattered saya rasa impact-nya tidak terlalu efektif. Karena informasinya scattered, timing-nya juga bisa tidak pas. Permasalahannya sangat kompleks, bukan hanya pembiayaan,” jelasnya dalam acara webinar yang digelar Solopos dan Harian Jogja, Jaringan Informasi Bisnis Indonesia.
Dengan koordinasi dan sinergi yang baik dan terpusat, dukungan bagi sektor UMKM bisa berjalan dengan lebih optimal. Pasalnya, pelaku UMKM memerlukan dukungan dari berbagai aspek. Tak cuma permodalan, tapi juga proses produksi, pengembangan bisnis, hingga pemasaran.
Wimboh menuturkan bahwa kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi jika tiap-tiap kementerian maupun instansi pemerintah jalan sendiri-sendiri. Terlebih dalam melakukan pembinaan, karena tidak mungkin membina UMKM dari rumah ke rumah. Justru, upaya pembinaan tersebut mestinya dilakukan dalam skala klaster.
“Ke depan, fortune Indonesia tergantung bagaimana pengembangan UMKM dan ini kebutuhan kita, harus dipenuhi oleh kita semua. Dimana kita natural resources-nya ada, baik pertanian, perikanan, maupun produk lainnya. Tinggal bagaimana kita mengolah. Jangan sampai kita punya bahan bakunya tapi tidak bisa mengolah, begitu kita perlu kita impor,” jelas Wimboh.
Wimboh juga menyebutkan pentingnya memberikan dukungan bagi UMKM. Pasalnya, sektor usaha tersebut bisa menjadi garda depan atau saka guru perekonomian nasional. Berbagai upaya juga telah dilakukan pemerintah untuk memberikan dukungan bagi UMKM tersebut. Salah satunya adalah dukungan pembiayaan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Ada KUR, ada Subsidi UMKM, bahkan ada khusus subsidi dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk UMKM. Sehingga KUR sendiri subsidinya lima persen dan bahkan targetnya selalu dinaikkan. Target tahun 2022 ini ada Rp375 triliun untuk subsidi KUR ini,” jelas Wimboh.
