Bisnis.com, SEMARANG - Gelombang penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi telah sampai ke Jawa Tengah. Kelompok buruh dan mahasiswa menggelar aksi penolakan di depan Kantor Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah pada Selasa (6/9/2022) siang.
Luqmanul Hakim, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (DPW FSPMI KSPI) Provinsi Jawa Tengah, menyebut kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut merupakan bukti ketidak berpihakan pemerintah kepada rakyat kecil.
"Sebelum adanya ketetapan perihal kenaikan harga BBM tersebut, di beberapa daerah sudah ada penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun pemerintah seperti tuli terhadap suara rakyat," ungkapnya.
Kelompok buruh di Jawa Tengah itu menilai kenaikan harga BBM subsidi bakal memicu lonjakan inflasi di Tanah Air. Efek turunannya adalah pelemahan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. "Apalagi melihat kondisi upah buruh yang ditahan kenaikannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja," jelas Hakim.
Rencana pemerintah untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp600.000 per bulan juga direspon negatif oleh kelompok buruh. Menurut Hakim, BLT itu bakal tetap memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang justru berpotensi tidak tepat sasaran. Alih-alih memberikan BLT, kelompok buruh menyarankan pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi bisa dikendalikan.
"Kami khawatir, dengan naiknya BBM maka ongkos energi industri akan meningkat. Hal itu bisa memicu terjadinya ledakan PHK. Oleh karena itu, kami melakukan aksi pada hari ini yang kami pusatkan di kantor Gubernuran dan DPRD Jateng . Aksi ini juga serentak di 33 provinsi lainnya yang diorganisir oleh KSPI," jelas Aulia Hakim, Sekretaris KSPI Provinsi Jawa Tengah.
Aulia menambahkan bahwa pemerintah mestinya tak melulu memprioritaskan pertumbuhan ekonomi belaka. Namun, pemerintah perlu memberikan perhatian pada masyarakat bawah seperti pekerja informal serta masyarakat kelas menengah rentan lainnya.
Selain kelompok buruh, di lokasi yang sama aksi serupa juga digelar mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) se-Kota dan Kabupaten Semarang. Senada dengan kelompok buruh, mahasiswa yang turun ke jalan juga menyerukan pemerintah untuk memertimbangkan kembali keputusan untuk menaikkan BBM bersubsidi.
Dalam aksi tersebut, kelompok mahasiswa juga memeringati tragedi pembunuhan Munir sebagai momen perbaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Jawa Tengah.
