Bisnis.com, SEMARANG - Istiana Hermawati, Peneliti Utama Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), memperkirakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bakal menyumbang kenaikan angka penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 0,3 persen.
"Garis kemiskinan diprediksikan juga akan terus meningkat dan tidak kalah penting, masalah sosial dan kriminalitas diprediksi semakin meningkat," jelasnya di Kota Semarang, Senin (19/9/2022) .
Untuk mengantisipasi hal tersebut, bantuan sosial yang disiapkan pemerintah semestinya bisa menyentuh 40 persen dari kelompok masyarakat berpenghasilan terendah. Namun demikian, menurut Istiana, fakta di lapangan masih jauh dari kata ideal.
"Belum semua orang miskin ter-cover bantuan sosial atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tidak tahu cara atau mekanisme untuk mengakses bantuan, tidak memiliki identitas atau sebab lainnya, sehingga mereka belum bisa mengakses kompensasi BBM yang menjadi haknya," jelas Istiana.
Istiana juga mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan sosial kerap salah sasaran. Masyarakat yang tidak mengajukan bantuan sosial, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, serta pensiunan disebut kerap menerima bantuan sosial tersebut.
"Ini berarti ada salah sasaran, ada masalah dengan data kemiskinan ini dan ini sangat krusial. Idealnya, data itu perlu dibenahi dulu sebelum bantuan atau subsidi dikucurkan pemerintah. Sehingga tidak terjadi permasalahan yang terus berulang," jelas Istiana.
Sebagai informasi, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menyebut ada potensi anggaran belanja tak terduga sebesar Rp500 miliar hasil akumulasi dari 35 Kabupaten dan Kota. "Angka ini bisa kita pakai untuk mengintervensi potensi-potensi yang memang bisa membikin kenaikan harga yang berdampak pada inflasi," ucapnya beberapa waktu lalu.
Selain anggaran belanja tak terduga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan dua persen dari Dana Transfer Umum (DTU) pemerintah pusat untuk disalurkan kepada 4.224 kru angkutan umum dan 17.000 driver ojek online. Anggaran Rp2,4 miliar juga disiapkan dalam bentuk bantuan bagi pelaku distribusi pangan.
Tak lupa, Ganjar juga menggandeng pihak kepolisian untuk bisa memastikan penyaluran bantuan sosial tersebut. "Kita memantau agar tidak ada yang mengambil untung dari situasi ini. Jadi yang ilegal-ilegal dipastikan akan diambil tindakan oleh kepolisian," jelasnya.
