Bisnis.com, SEMARANG — Jawa Tengah diperkirakan bakal mengalami lonjakan angka penduduk miskin serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Hal tersebut dipicu oleh naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan merembet pada kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
"Kenaikan BBM tentu saja akan berdampak terhadap angka kemiskinan. Karena tolok ukur yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin itu menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar, basic needs approach. Pendekatan tersebut terdiri dari garis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor makanan dan non-makanan," jelas Saratri Wilonoyudho, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (Unnes), Senin (19/9/2022).
Menurut Saratri, lambatnya upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya saja program yang tidak tepat sasaran, koordinasi antar instansi yang kurang efektif dan terbatas, serta minimnya anggaran yang tersedia.
"Di samping itu, data itu kurang efektif sehingga banyak kasus bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Dalam hal ini kenaikan BBM, pemerintah nampaknya masih menggunakan gaya lama, dengan memberikan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)," jelas Saratri.
Peneliti Utama Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Istiana Hermawati, menyebut penyaluran BLT yang salah sasaran itu akibat dari rendahnya akurasi data yang dimiliki pemerintah. Idealnya, sebelum penyaluran bantuan dilakukan, pemerintah mesti membenahi data tersebut. "Sehingga tidak terjadi permasalahan yang terus berulang," jelasnya.
Tri Yuni Atmojo, Kepala Bidang Riset dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejatinya telah memiliki strategi penanggulangan kemiskinan. Arah dan pedoman pengambil kebijakan itu bisa dilihat dalam Pergub Nomor 20/2019.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan adaptasi guna merespons kenaikan harga BBM. Untuk itu, Bappeda Provinsi Jawa Tengah menggelar diskusi dengan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi serta lembaga strategis di tingkat nasional hingga daerah.
"Kebijakan kenaikan harga BBM menjadi isu hangat dan strategis dan perlu diwaspadai, karena dapat menjadi salah satu ancaman bagi keberlanjutan progress recovery penanganan kemiskinan Jawa Tengah setelah dua tahun dihantam dengan adanya pandemi Covid-19," jelas Tri.
"Kenaikan BBM tentu saja akan berdampak terhadap angka kemiskinan. Karena tolok ukur yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin itu menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar, basic needs approach. Pendekatan tersebut terdiri dari garis kemiskinan yang disebabkan oleh faktor makanan dan non-makanan," jelas Saratri Wilonoyudho, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang (Unnes), Senin (19/9/2022).
Menurut Saratri, lambatnya upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya saja program yang tidak tepat sasaran, koordinasi antar instansi yang kurang efektif dan terbatas, serta minimnya anggaran yang tersedia.
"Di samping itu, data itu kurang efektif sehingga banyak kasus bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Dalam hal ini kenaikan BBM, pemerintah nampaknya masih menggunakan gaya lama, dengan memberikan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT)," jelas Saratri.
Peneliti Utama Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Istiana Hermawati, menyebut penyaluran BLT yang salah sasaran itu akibat dari rendahnya akurasi data yang dimiliki pemerintah. Idealnya, sebelum penyaluran bantuan dilakukan, pemerintah mesti membenahi data tersebut. "Sehingga tidak terjadi permasalahan yang terus berulang," jelasnya.
Tri Yuni Atmojo, Kepala Bidang Riset dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejatinya telah memiliki strategi penanggulangan kemiskinan. Arah dan pedoman pengambil kebijakan itu bisa dilihat dalam Pergub Nomor 20/2019.
Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan adaptasi guna merespons kenaikan harga BBM. Untuk itu, Bappeda Provinsi Jawa Tengah menggelar diskusi dengan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi serta lembaga strategis di tingkat nasional hingga daerah.
"Kebijakan kenaikan harga BBM menjadi isu hangat dan strategis dan perlu diwaspadai, karena dapat menjadi salah satu ancaman bagi keberlanjutan progress recovery penanganan kemiskinan Jawa Tengah setelah dua tahun dihantam dengan adanya pandemi Covid-19," jelas Tri.
