Bisnis.com, KENDAL — Bank Jateng mengapresiasi dan mendukung peluncuran Billing Center, integrasi Nomer Objek Pajak (NOP) SPPT PBB dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Sertifikat Tanah, e-Mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta pembentukan Forum Smart Tax Community di Kabupaten Kendal.
Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasuri dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Oni Suharsono, menyampaikan bahwa pembayaran pajak daerah saat ini lebih mudah, bisa dilakukan kapanpun dan di mana saja dengan sistem online salah satunya melalui Bank Jateng baik itu melalui ATM, internet banking, teller, mapun mobil kas keliling.
“Kami mengapresiasi diluncurkannya beberapa program untuk pembayaran pajak. Dengan kemudahan membayar pajak tersebut, kami berharap masyarakat bisa membayar sendiri pajak bumi dan bangunan atau PBB langsung ke Bank Jateng maupun tempat yang telah difasilitasi tanpa harus datang ke balai desa atau melalui perangkat desa,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran program tersebut di Pendopo Tumenggung Bahurekso, Setda Kendal, Senin (3/7/2023) yang lalu.
Selain PBB-P2, lanjut Oni, terdapat berbagai jenis pajak daerah yang bisa dibayar melalui Bank Jateng dan bisa dipantau secara real time. Mulai dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, dan pajak penerangan jalan serta pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, dan pajak burung walet serta pajak lainnya.
“Jadi kalau di ATM atau pakai mobile banking, tinggal masuk, klik menu pembayaran, kemudian pilih retribusi, selanjutnya masukkan nomor retribusi. Jadi tanpa harus datang ke bank atau ke unit layanan pembayaran pajak, kita bisa melakukan pembayaran secara langsung,” lanjut Oni.
Menurutnya, pembayaran pajak daerah melalui perbankan, dalam rangka mendukung terlaksananya transaksi nontunai yang transparansi dan akuntabel. Apalagi dengan sistem host to host pembayaran pajak sudah terkoneksi dengan sistem di Bapenda dan Bank Jateng.
Pengawasan pajak daerah secara elektronik juga telah dilengkapi alat monitoring pengawasan pajak secara real time yang terkoneksi dengan sistem Bapenda, alat monitoring tersebut taping box untuk pengawasan. Sehingga tidak adanya kebocoran penerimaan pajak dan penerimaannya lebih optimal.
Ia berharap, dengan adanya layanan-layanan yang diluncurkan, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Kendal semakin meningkat.
“Bank Jateng selalu bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk melakukan digitalisasi transaksi keuangan. Bank Jateng selalu berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan transaksi Pemkab serta beradaptasi dengan cepat untuk mengikuti perkembangan zaman,” ungkap Oni.
Sementara itu, Bupati Kendal, Dico M Ganinduto dalam sambutannya menyampaikan, Pemkab Kendal terus berusaha untuk meningkatkan proses transaksi Pemerintah Daerah berbasis Elektronifikasi serta perlu adanya instrumen yang dapat memonitor implementasi rekomendasi strategis elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah.
Dalam rangka optimalisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal dan implementasi proyek perubahan Sinema Om (Sinergitas Smart Tax Community), ada lima aspek utama yaitu pembentukan forum smart tax community, network and social connections, penyusunan regulasi perpajakan daerah, optimalisasi digitalisasi PAD terutama sektor pajak daerah, dan program capacity building.
“Penerapan digitalisasi dalam transaksi keuangan daerah berdampak positif dalam pendapatan daerah sekaligus pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang lebih baik,” ujar Bupati.
Guna mengoptimalkan PAD Kendal, Dico menilai mutlak diperlukan sinergitas seluruh pentahelik yaitu meliputi, unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan media massa.
“Kemudian, sinergitas pentahelik dalam upaya optimalisasi PAD ini perlu diwadahi dan diikat dalam Forum Smart Tax Community, supaya lebih efektif dan efisien dalam memberikan kontribusi terhadap optimalisasi PAD terutama sektor pajak daerah menuju kemandirian fiskal daerah sehingga mengurangi ketergantungan pada pendapatan yang bersumber dari pusat, baik berupa pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah,” ujarnya.
