Bisnis.com, SEMARANG - Hari Perumahan Nasional (Hapernas) yang diperingati setiap tanggal 25 Agustus menjadi momen membahas ragam permasalahan yang dihadapi pengembang, perbankan, hingga pemerintah daerah terkait isu perumahan. Di Jawa Tengah, awal rangkaian peringatan Hapernas dimulai pada Jumat (11/8/2023) petang dengan diskusi yang digelar di Hotel Ciputra, Kota Semarang.
Diskusi tersebut menghadirkan perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta pengembang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Developer Jawa Tengah.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, dalam paparannya mengungkapkan bahwa upaya pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat hari ini terbentur dengan ketersediaan lahan yang kian hari kian menipis. Terlebih di kota-kota besar seperti di Kota Semarang.
Dengan masalah tersebut, Herry menyebut pengembangan hunian vertikal atau rumah susun dapat menjadi alternatif yang perlu dipertimbangkan. "Rumah vertikal itu isu kita semua. Hari ini, dari 1,7 juta penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), rumah vertikal yang dibeli hanya 0,05 persen. Karena konsep KPR-nya (Kredit Perumahan Rakyat) tidak memungkinkan untuk itu," jelasnya.
Fitrah Nur, Direktur Rumah Umum dan Komersialisasi Kementerian PUPR, juga mengamini urgensi pengembangan rumah vertikal di Indonesia. Menurutnya, ketersediaan serta pergerakan harga lahan di wilayah perkotaan sudah tidak memungkinkan buat pengembangan rumah tapak. Dalam konteks perumahan subsidi, lokasi yang kian jauh dari pusat kota juga menimbulkan persoalan lain.
Namun demikian, Fitrah juga mengakui bahwa pengembangan hunian vertikal bukannya bebas dari masalah. Masih ada proses adaptasi yang mesti dilakukan. "Karena kita harus membiasakan masyarakat untuk hidup di rumah susun atau apartemen," jelasnya.
Menanggapi persoalan kian mahalnya harga lahan di pusat-pusat kota, Teguh Wahyudi selaku Subsidized Mortgage Division Head Bank BTN, menyebut ada peran pemerintah daerah untuk menyelesaikan sengkarut permasalahan tersebut.
"Masih banyak lahan tidak produktif yang harusnya bisa dialokasikan untuk perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Harus ada penentuan konsep tata ruang daerah serta pemberian izin pemanfaatan tata ruang yang jelas," ujarnya.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menyebut masalah perencanaan tata ruang tersebut kerap terjadi lantaran dalam proses pembuatan pemerintah daerah hanya melihat kondisi yang ada saat ini, belum memproyeksikan kebutuhan di masa mendatang.
"Dari awal itu tidak di-setting bahwa perumahan harganya akan naik. Saya berharap, review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kabupaten dan kota harus bisa mengikut sertakan peta pengembangan ke depan," jelas Sujarwanto yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah.
Selain agenda diskusi, acara juga dilanjutkan dengan upacara pemotongan pita sebagai penanda dibukanya pameran Jateng Tapera Expo 2023. Pameran perumahan subsidi itu bakal dilaksanakan pada 10-21 Agustus 2023 di Mall Ciputra Semarang dengan melibatkan pengembang perumahan serta perusahaan perbankan di Jawa Tengah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
