Pemprov Jateng Perluas Kerja Sama dengan China

Oleh: Alif Nazzala Rizqi 19 Oktober 2018 | 13:50 WIB
Pemprov Jateng Perluas Kerja Sama dengan China
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo (kiri), Ketua Kadin Jateng Kukrit Suryo Wicaksono (tengah), dan Waakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen./Istimewa

Bisnis.com, SEMARANG -- Provinsi Jawa Tengah menggenjot kerja sama internasional dengan berbagai negara, salah satunya dengan China. Kerja sama yang dijalin mencakup bidang pendidikan, perdagangan, investasi, pariwisata, dan infrastruktur.

“Pada prinsipnya kerja sama luar negeri, termasuk dengan China, menjadi peluang untuk menarik investasi yang padat modal dan sekaligus padat karya guna mendorong kemajuan pembangunan daerah, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan,” ujar Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen, Jumat (19/10/2018).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng telah melakukan beberapa pertemuan dengan China untuk mendorong peningkatan kerja sama. Pertemuan itu di antaranya membahas peningkatan investasi ke Jateng, pembelajaran tentang pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan bencana.

Secara khusus, Jateng juga menjalin hubungan sister province dengan Provinsi Fujian. Saat ini, kedua provinsi terlibat kesepakatan di bidang perdagangan serta perluasan kerja sama di bidang infrastruktur dan energi, pariwisata, serta budaya.

Selain itu, dilakukan perluasan kerja sama di bidang perikanan dan kelautan, terutama dalam pengolahan produk laut di kawasan China-Asean, serta pengenalan kesenian budaya Jatengdalam kemasan tarian dan mini orkestra di Zhicheng Fuzhou University, Fujian.

Yasin menambahkan pada dasarnya daerah memerlukan kerja sama internasional agar dapat mendayagunakan sumber daya yang dimiliki secara lebih optimal, sehingga mempercepat pembangunan daerah. Namun, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam prinsip-prinsip kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah (Pemda).

“Negara tersebut harus ada hubungan diplomatik dengan Indonesia atau sesuai politik luar negeri Indonesia, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, sesuai dengan kewenangan Pemda, serta tidak berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri,” terangnya.

Sementara itu, KepalaBadan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Siswo Pramonogi mengungkapkan bagi Indonesia, perkembangan kesejahteraan di Indo-Pasifik merupakan keniscayaan dalam pengejawantahan visi poros maritim dunia.

Sebagai negara yang berada di antara dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Pasifik, Indonesia berkepentingan untuk mengembangkan kerja sama yang berpegang pada prinsip-prinsip keterbukaan dan transparan. Saat ini, kawasan Indo-Pasifik tengah menjadi pembahasan hangat karena merupakan kekuatan besar dunia dan menyimpan potensi yang besar.

“Ini bertujuan menciptakan jaringan kerja sama infrastruktur seperti jalan, kereta api, jaringan pipa air bersih dan energi. Ini akan meningkatkan bidang ekonomi dan memfasilitasi pembangunan di kawasan Indo-Pasifik,” tuturnya.

Editor: Annisa Margrit

Berita Terkini Lainnya