Bisnis.com, KULON PROGO - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menganggarkan program Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda hingga 2019.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan pemkab sudah melakukan diskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) supaya didampingi untuk pelaksanaan program Jamkesda.
"Saat ini, kami sedang mengusahakan seluruh kesehatan masyarakat dijamin BPJS. Namun, sebelum semua dijamin BJPS, pemkab tetap akan menganggarkan program Jamkesda hingga 2019," kata Hastodi Kulon Progo, Minggu (27/8/2017).
Ia mengatakan bahwa program Jamkesda masih berlaku hingga 2 tahun ke depan, yakni 2018 dan 2019. Anggaran program Jamkesda di Kulon Progo rata-rata sebesar Rp18 miliar per tahun. Namun, pada 2017, jumlah anggarannya berkurang karena masyarakat Kulon Progo mulai beralih ke BPJS.
Pada tahun 2019, Presiden RI Joko Widodo akan menaikkan anggaran dan jumlah kepesertaan BPJS yang dibayari pemerintah atau melalui penerima bantuan iuran (PBI).
"Beberapa kepala desa dan perangkat desa mulai diikutsertakan ke BPJS dengan menaikkan alokasi dana desa sebesar 10%. Keikutertaan mereka dalam BJPS kesehatan akan menambah jumlah warga Kulon Progo yang masuk BPJS," katanya.
Jika pada tahun 2019 masyarakat Kulon Progo belum masuk BPJS Kesehatan, kata Hasto, pemkab akan minta payung hukum. Hal ini dikarenakan program pemerintah pusat yang mengharuskan seluruh masyarakat harus ikut BPJS Kesehatan sampai 2019.
"Nanti kita lihat, seberapa banyak warga Kulon Progo yang belum ikut BPJS kesehatan, kami akan minta payung hukum melanjutkan program Jamkesda," katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo Bambang Haryatno menyebutkan total anggaran program Jamkesda 2017 sebesar Rp11,2 miliar. Dari total anggaran tersebut, untuk mengintegrasikan sebanyak 20.000 warga miskin dalam BPJS.
"Kami secara bertahap mengintegrasikan program Jamkesda ke BPJS Kesehatan bagi warga miskin yang masuk dalam album kemiskinan," katanya.
Menurut dia, sudah ada 242.000 warga miskin Kulon Progo yang masuk BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui PBI. Namun, sampai saat ini, masih ada 46.000 warga miskin yang belum masuk jaminan kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
