Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan konsolidasi untuk menggabungkan 29 Badan Kredit Kecamatan atau BKK yang ada di 33 kabupaten/kota sebagai upaya memberi kemudahan kepada masyarakat khususnya pedagang kecil untuk mengajukan kredit demi memajukan usaha yang digelutinya.
Ketua DPRD Provinsi Jateng Rukma Setyabudi menuturkan pengabungan kali ini adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap BKK dan membantu rakyat, namun begitu, konsolidasi kali ini masih menyisakan banyak masalah karena tidak semua BKK mempunyai kondisi finansial yang sehat.
"Kita di Jateng ada 29 BKK dan setelah dilakukan audit baru 14 BKK yang sehat sisanya bermasalah. Contohnya, di BKK Pringsurat Temangung mencatatkan kredit macet sebesar 90% dan di BKK Tayu Pati yang nonperforming loan [NPL] atau kredit bermasalah 64%," tuturnya Senin (23/10/2017) .
Nantinya 15 BKK yang bermasalah akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu sebelum dilakukan penggabungan dan Pemprov akan membina 14 BKK yang sehat karena cenderung lebih mudah mengatur semuanya.
Setelah semua siap, peran dari bank pemerintah lainnya seperti Bank Jateng tidak lagi menangani kredit kecil di bawah Rp500 juta karena sudah beralih ke PT BPR BKK Provinsi Jateng.
Untuk kredit BPR - BKK hanya memberikan bunga sebesar 9% setiap tahunnya diharapkan bisa meringankan beban rakyat kecil yang mengajukan kredit di BPR BKK.
"Kami berikan kredit murah bahkan masyarakat bisa meminjam uang sebesar Rp1 juta karena biasanya nasabah adalah pedagang kecil yang ada di sejumlah pasar tradisional, " ujarnya.
