Bisnis.com, SEMARANG - Praktik suap menyuap masih terjadi antara kalangan pengusaha di Semarang dan pemerintah dalam sejumlah kegiatan lelang usaha. Hal itu dibenarkan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kota Semarang Arnas Agung Andrarasmara.
Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Kota Semarang itu pun turut menyesalkan minimnya akses informasi tentang program pemerintah untuk pelaku bisnis yang ingin menjalankan usahanya. Ia menengarai hal ini sebagai alasan masih terjadinya praktik suap tersebut.
"Program-program pemerintah yang selama ini diadakan guna memberantas makelar itu, jangankan masyarakat awam, para pelaku usaha aja tidak tahu," ujar Arnas, Semarang, Jawa Tengah, Senin (11/12/2017).
Sebelumnya, dari survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan oleh Transparency Internasional Indonesia (TII) pada 1.200 responden pelaku usaha di 12 kota seluruh Indonesia, Semarang berada dalam urutan empat terbawah dengan skor 58,9% atau berkurang 1,1% dari tahun 2015.
Meski menurun, angka iitumenunjukkan masih tingginya perilaku suap menyuap yang dilakukan oleh para pelaku usaha kepada dinas penanaman modal terkait.
Arnas menegaskan, seharusnya pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menekankan adanya sosialisasi terkait program tersebut.
"Seharusnya mereka mendatangkan pengusaha-pengusaha untuk dikumpulkan. Kalau perlu pakai surat dan diberitahukan kepada pengusaha terdaftar kalau sekarang sudah ada pelayanan semacam itu," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Layanan Penyelenggara Perizinan DPM-PTSP Kota Semarang Soenaryo mengatakan, sosialisasi bukan sepenuhnya tanggung jawab pihak pemerintah.
"Karena kepentingan bersama, jadi seharusnya semua pihak terkait itu termasuk Kadin seharusnya juga turut mensosialosasikan kepada pengusaha-pengusaha lain," imbuhnya.
Menurutnya, peran aktif dan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dibutuhkan guna melawan korupsi secara keseluruhan. Namun, pihaknya tetap menanggapi temuan adanya suap tersebut secara positif dengan mengatakan akan menggunakannya sebagai bahan evaluasi.
Soal upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas perilaku suap di kalangan pengusaha dan makelar bisnis, pihaknya kini tengah mengoptimalkan pelayanan berbasis teknologi untuk dapat memantau setiap lelang usaha yang terjadi.
"Jadi sebenarnya pemicunya adalah tingkat interaksi tatap muka atau langsung antara pemohon dan petugas kami. Jadi melalui sistem informasi online ini, akan kami tekan adanya tingkat interaksi itu," tandasnya.
