Bisnis.com, SEMARANG – Lima pemerintah kabupaten di Jawa Tengah berminat menerbitkan surat utang sebagai respons dari penetapan provinsi itu sebagai pilot project penerbitan obligasi daerah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah Sujarwanto Dwiatmoko mengungkapkan kelima kabupaten itu adalah Brebes, Grobogan, Kendal, Sragen, dan Temanggung.
Menurutnya, pendanaan dari obligasi daerah itu diperuntukkan untuk membiayai proyek yang terkait dengan layanan mendesak bagi publik yang membutuhkan anggaran besar, proyek yang meningkatkan perekonomian rakyat, dan proyek yang menghasilkan pendapatan daerah.
“Beberapa proyek seperti SPAM [sistem penyediaan air minum], rumah sakit, kawasan industri, pasar, dan pariwisata,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (1/2/2018).
Namun, ujar Sujarwanto, sejumlah kabupaten tersebut belum menetapkan nilai obligasi yang akan dirilis karena masih melakukan pengkajian lebih lanjut.
Sebagai informasi, sejumlah instansi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta beberapa instansi dan pelaku pasar terkait telah membentuk Tim Fasilitasi dan Pendampingan Obligasi Daerah untuk mendorong pengembangan instrumen keuangan itu.
Salah satu tugas utama dari tim ini adalah meningkatkan kapasitas dan kesiapan internal pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi.
Tim ini juga dapat memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah sejak awal proses persiapan yang meliputi hal-hal teknis seperti pemilihan dan penyiapan kegiatan atau proyek yang akan didanai, penyiapan mekanisme penganggaran, penyiapan unit pengelola obligasi daerah, serta penyiapan pemenuhan persyaratan pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan obligasi daerah.
Sebagai tindak lanjut pertemuan pejabat OJK dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada pertengahan Desember 2017 lalu dan penetapan Jawa Tengah sebagai pilot project penerbitan obligasi daerah, diselenggarakan Workshop Pengelolaan Utang Daerah yang berasal dari Obligasi Daerah pada 31 Januari—2 Februari 2018.
Workshop dihadiri perwakilan suku dinas di lingkungan Pemprov Jawa Tengah dan perwakilan dari 29 kabupaten serta lima kota.
Penyelenggaraan workshop tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah daerah di Jawa Tengah dalam menyiapkan langkah-langkah lanjutan dalam persiapan penerbitan obligasi daerah.
Selain itu, juga mendorong pemerintah daerah lain untuk mengikuti jejak Jawa Tengah memanfaatkan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerahnya masing-masing.
Pada perkembangan lain, OJK meluncurkan Contact Center Obligasi Daerah (Contact Center ObDa) sebagai bentuk dukungan dalam menyukseskan program pembangunan infrastruktur nasional yang telah dicanangkan pemerintah.
Gonthor R. Aziz, Project Leader OJK untuk Pendalaman Pasar Keuangan (Financial Market Deepening Initiative), mengatakan anggota Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022 menempatkan program pendalaman pasar keuangan sebagai salah satu prioritas OJK pada 2018.
“Mendorong pemanfaatan obligasi daerah oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota menjadi salah satu dari pelaksanaan program tersebut. Contact Center ObDa akan melayani pertanyaan atau permintaan informasi dari masyarakat segala hal yang terkait dengan obligasi daerah,” ujarnya.
Contact Center ObDa diharapkan menjadi media penyampaian informasi mengenai obligasi daerah yang mudah diakses, efektif, dan komprehensif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
