Bisnis.com, YOGYAKARTA - Kementerian Dalam Negeri dorong pembentukan Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha untuk menyokong iklim investasi.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini satgas tersebut sedang diproses pembentukannya. Hingga saat ini ada delapan provinsi dan 74 kabupaten dan kota yang telah menerbitkan keputusan kepala daerahnya tentang Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
"Sebanyak 26 provinsi dan 440 kabupaten atau kota belum membentuk Satgas," ujar Tjahjo dalam siaran pers yang terbit pada Selasa (13/3/2018).
Tjahjo menyatakan itu saat acara Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Tahun 2018 di Yogyakarta, Selasa (13/3/2018).
Menurutnya, lewat Satgas tersebut, perda dan peraturan kepala daerah yang menghambat percepatan pelaksanaan berusaha bisa diinventarisir dan dievaluasi. Selain itu, Satgas juga bisa menyiapkan Raperda tentang reformasi perizinan. Juga mempersiapkan langkah-langkah strategis serta prasarana pendukung dalam perizinan online single submission.
"Juga diharapkan Satgas bisa mempercepat layanan perizinan," kata Tjahjo.
Menurutnya, Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dapat mengejar target realisasi investasi tahun 2018 sebesar Rp765 triliun. Meski, masih terdapat beberapa provinsi yang capaian kinerja realisasi investasi rendah. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sepanjang 2017 mencapai Rp692,8 triliun, melampaui target Rp678,8 triliun.
Cara lain untuk mengejar target tersebut yakni sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta penerbitan lima Permendagri terkait pencabutan 37 Permendagri yang menghambat investasi dan birokrasi.
