Bisnis.com, SEMARANG – Universitas Diponegoro (Undip) menandatangani nota kesepahaman bersama (memorandum of understanding/MoU) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.
Kerja sama tersebut ditandai dengan pembukaan konsentrasi S2 Tata Kelola Pemilu yang diselenggarakan oleh Undip melalui Program Studi Magister Ilmu Politik (MIP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Adapun pembelajaran politik menjadi hal sangat penting bagi para pegawai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) baik yang ada di lingkungan KPU maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Rektor Undip Yos Johan Utama mengatakan Undip sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan penyelengaraan ketatanegaraan.
Dia menegaskan sebagai kampus rakyat, Undip siap menyumbang ilmu dan kepakarannya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
"Kami harapkan melalui MoU ini akan ada pengkajian yang serius, sehingga akan muncul pola-pola pemilu yang semakin bagus dari waktu ke waktu," ujarnya dalam acara penandatangan MoU tersebut di kampus Undip, Jumat (14/9/2018).
Dia menambahkan penandatangan MoU tersebut didorong tidak saja untuk bidang pendidikan dan pengajaran, tetapi juga bidang-bidang lain yang penting untuk masa depan bangsa, seperti bidang penelitian pemilu dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan politik dan demokrasi.
Adapun program S2 Tata Kelola Pemilu di Undip memiliki kekhususan yang ditujukan untuk meningkatkan kemahiran, keahlian, dan profesionalisme penyelenggara pemilu, khususnya yang berhubungan dengan tata kelola pemilu, tata kelola pengawasan, dan tata kelola penyelesaian sengketa pemilu.
Ketua Prodi Magister Ilmu Politik FISIP Undip Teguh Yuwono dan pakar tata kelola pemilu Nur Hidayat Sardini menyambut positif dan gembira atas dibukanya program S2 Tata Kelola pemilu yang ditujukan kepada seluruh pegawai KPU dan Bawaslu, khususnya di Jawa Tengah untuk studi lanjut dengan beasiswa yang disedikan oleh KPU RI.
