Bisnis.com, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini tengah membahas pembuatan Peraturan Daerah (Perda) khusus untuk melindungi nelayan.
Perda yang saat ini masuk proses pembahasan itu nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup nelayan termasuk memberikan perlindungan kepada nelayan secara penuh.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerangkan, pembuatan Perda perlindungan nelayan dilatarbelakangi bahwa nelayan saat ini banyak aspek yang harus dilindungi. Selain itu, peningkatan kualitas nelayan juga penting karena sudah tidak zamannya lagi nelayan melaut untuk mencari ikan, akan tetapi mereka melaut untuk menangkap ikan.
"Sekarang bicaranya nelayan menangkap ikan, yang mencarikan kita. Maka teknologi akan kami berikan kepada nelayan sebagai bentuk perlindungan. Nelayan-nelayan kecil diharapkan akan menjadi lebih produktif dengan perlindungan teknologi ini, peralatannya harus dilindungi agar hasil mereka lebih bagus termasuk teknologi untuk menjual hasil tangkapan," kata Ganjar, Senin (28/1/2019).
Setelah teknologi dan peralatan, persoalan selanjutnya yang harus dilindungi adalah akses modal. Selama ini, para nelayan di Jateng menerapkan one day fishing atau sehari melaut. Dalam sehari, mereka membutuhkan modal antara Rp400.000 hingga Rp500.000.
"Akses modal ini mereka butuhkan cepat, sementara jika jumlahnya segitu sulit mengakses ke perbankan. Maka harus ada mekanisme dari perbankan atau pemerintah untuk memberikan solusi permodalan itu," tegasnya.
Selain itu, logistik untuk keperluan melaut seperti bahan bakar minyak dan lain sebagainya juga harus dilindungi. Juga, termasuk alat tangkap yang baik dan ramah lingkungan juga harus diperhatikan.
"Alat tangkap yang seperti apa yang diakomodasi, kalau pusat aturannya seperti ini, daerah seperti apa. Apapun jenisnya bisa dikomunikasikan, yang jelas nelayan dapat alat tangkap yang bagus, lingkungan tidak rusak kemudian kita tidak perlu bertengkar lagi soal alat tangkap ikan," paparnya.
Kehadiran Perda khusus bagi nelayan itu lanjut Ganjar diharapkan dapat mengakomodasi secara keseluruhan. Sehingga, mereka yang turun temurun berprofesi sebagai nelayan, akan naik kelas dan mereka dilindungi pemerintah. Mengingat pentingnya Perda itu, Ganjar berharap Perda dapat selesai secepatnya.
"Kalau hari ini bisa dikebut, mudah-mudahan bisa menjadi peninggalan DPRD yang sekarang. Sehingga, sebelum akhir atau pergantian DPRD baru setelah Pemilihan Legislatif (Pileg) nanti sudah selesai dan ini akan menjadi karya agung DPRD dalam pemerintahan ini," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Riyono berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat Perda khusus perlindungan nelayan. Perda itu penting untuk menindaklanjuti Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan sebagai pelengkap dari UU nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan dan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 15 tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan.
"Tiga tahun lalu saya sudah mengusulkan perda ini, ini jadi salah satu konsen kami. Kami akan dorong dan support betul adanya Perda ini supaya teman-teman nelayan mendapat perlindungan dan pemberdayaan dari pemerintah," katanya.
