Jawa Tengah Genjot PAD Lima Kali Lipat, Bupati dan Walikota Dikawal KPK

Bupati dan Walikota se-Jawa Tengah mendapat pengawalan langsung dari Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution, agar Pendapatan asli daerah (PAD) meningkat hingga lima kali lipat. 
Alif Nazzala Rizqi
Alif Nazzala Rizqi - Bisnis.com 22 Februari 2019  |  14:23 WIB
Jawa Tengah Genjot PAD Lima Kali Lipat, Bupati dan Walikota Dikawal KPK
Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 5,32% selama 2018. Data: BPS Jawa Tengah

Bisnis.com, SOLO - Bupati dan Walikota se-Jawa Tengah mendapat pengawalan langsung dari Ketua Tim Koordinasi Wilayah dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Adlinsyah Malik Nasution, agar Pendapatan asli daerah (PAD) meningkat hingga lima kali lipat. 

Adlimsyah mengatakan saat ini pendapatan asli daerah sektor pajak, khususnya di pemerintah kabupaten dan kota hanya berkisar 20% dari potensi yang dimiliki. Besarnya sisa potensi yang bisa digarap itu, membuatnya harus aktif terjun ke pemerintah daerah, seperti Jumat (22/2/2019) di Solo, bareng Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi pengarahan kepada bupati dan walikota se-Jawa Tengah.

"Prinsipnya kita pengin tahu berapa transaksi pajak yang dilakukan. Kami menduga pajak daerah dari empat sektor utama yang masuk baru 20%," kata Adlimsyah. 

Empat sektor utama tersebut adalah pajak hotel, hiburan, retribusi dan parkir. Untuk optimalisasi pendapatan daerah tersebut, kata Adlimsyah, harus dilakukan otomasi atau penggunaan teknologi informasi dalam penarikan pajak. Selain itu, Adlimsyah juga mendorong seluruh daerah untuk punya e-budgeting dan e-planning. 

"Kalau penarikan pajak pakai alat atau teknologi, penerimaan pendapatan asli daerah akan naik hingga empat kali lipat. Itu caranya kita untuk menghindari kebocoran penerimaan pajak. Batam misalnya, baru 400 alat dipasang dalam dua bulan, pendapatannya naik 4 kali lipat," katanya. 

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kelola keuangan di Jawa Tengah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten kota sudah semakin baik. Salah satunya dibuktikan dengan status A yang diberikan oleh KemenPAN RB pada evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Jateng. 

"Kita masih mencoba mendorong untuk bisa melihat Yogyakarta. Yakni keseriusan perbaikan sistem. Hari ini transparansi diberlakukan semakin baik, teknologi informasi menggampangkan kerja kita. Tapi godaan kita masih ada," kata Ganjar dalam keterangan resminya. 

Untuk optimalisasi pendapatan daerah sektor pajak, Ganjar mendukung penuh penggunaan sistem teknologi. Menurutnya penggunaan non cash dalam perpajakan akan mereduksi penyimpangan-penyimpangan oleh oknum.

"Untuk pendapatan, pasti menjadi target pemerintah kita masing-masing. Bank Jateng bisa memfasilitasi itu (teknologi) semua agar Pemda bisa terbantu. Kalau retribusi pasar, kaki lima atau apapun itu dilakukan dengan noncash berapa kebocoran yang kita atasi. Ini akan menggangu bagi yang suka main-main," katanya. 

Saat ini berbagai layanan online telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya Sakpole, aplikasi untuk pembayaran pajak kendaraan. Ganjar berharap pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah menerapkan hal serupa pada kantong-kantong pajak.

"Karena potensi pajak di kebupaten kota sangat besar, dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, retribusi hingga parkir. Kalau ini semua penarikannya di otomasi kan luar biasa," katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jateng, jawa tengah

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top