Bisnis.com, SEMARANG - Sebanyak 446 pengguna Surat Keterangan Domisili (SKD) dicoret selama proses pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah (Jateng). Dua siswa di antaranya mesti menelan pil pahit karena didiskualifikasi dari daftar siswa yang diterima.
Sepanjang proses pendaftaran PPDB Online yang dibuka dari tanggal 1 Juli lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng telah mencoret 444 Surat Keterangan Domisili karena tidak sesuai fakta tempat tinggal.
"Tapi, ada dua yang mesti kami diskualifikasi karena telah menggunakan SKD palsu. Jadi total pengguna SKD PPDB ini sebanyak 446," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui siaran persnya Rabu (10/7/2019).
SKD dari dua siswa tersebut diketahui palsu di ambang waktu pengumuman. Salah satunya siswa dari Kendal. Ganjar menjelaskan terbongkarnya SKD palsu itu berkat pengakuan salah satu warga yang dipaksa membuat kesaksian palsu oleh oknum orangtua.
"Sebelum menyertakan SKD saat pendaftaran, orangtua ini telah mengondisikan warga setempat agar memberi kesaksian bahwa si A benar-benar tinggal di daerah yang dimaksud dalam SKD," katanya.
Namun, pada Selasa (8/7/2019) siang salah satu warga memberi keterangan pada panitia PPDB sekolah bahwa keterangan yang dia berikan terkait SKD si A adalah palsu. "Dia (si A) kami coret, dinyatakan tidak diterima," ujar Ganjar.
Meski didiskualifikasi, nama kedua siswa tersebut bakal tetap tercantum dalam daftar siswa yang diterima, karena pada awalnya mereka memang diterima, namun pada menit terakhir akhirnya kebohongan itu terbongkar. Pihak sekolah pun, kata Ganjar telah memanggil yang bersangkutan dan mengakui perbuatannya.
"Meski namanya bakal ada, tapi kami sudah mem-blacklist namanya. Orangtuanya pun telah kami panggil dan telah membuat surat pernyataan," katanya.
Hasil akhir Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMAN di Jawa Tengah diumumkan, Selasa (9/7/2019) pukul 00.00. Total pendaftar 123.645 dari daya tampung 115.908. Namun yang terisi sebani 111.215 dan menyisakan kursi kosong sebanyak 4.693.
"Kursi kosong ya sudah kita biarkan, karena memang tidak ada pendaftar. Kebanyakan, sekolah yang kursinya kosong itu berada di daerah pinggiran, semuanya di daerah kabupaten tidak ada yang di kota," tambah Ganjar.
