Bisnis.com, SEMARANG — Kementerian Koperasi dan UKM merampingkan jumlah koperasi sebagai upaya peningkatan kualitas organisasi berbasis ekonomi kerakyatan tersebut.
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menyampaikan, kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional kian meningkat. Pada 2014, kontribusi koperasi terhadap PDB Indonesia sebesar 1,71%, dan pada 2018 meningkat menjadi 5,1%.
Dalam lima tahun terakhir, reformasi yang dilakukan pemerintah ialah mendorong koperasi agar dapat beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi tantangan yang dinamis.
Secara garis besar, reformasi koperasi itu mencakup tiga hal, yakni reorientasi, rehabilitasi, dan pengembangan. Reorientasi adalah mengubah mindset dari orientasi terhadap jumlah (kualitas) menjadi mutu (kuantitas).
“Sehingga kebijakan diarahkan untuk memperkuat mutu koperasi, dibandingkan kuantitas,” paparnya dalam pidato perayaan Hari Koperasi Nasional ke-72 di Purwokerto akhir pekan lalu.
Adapun, rehabilitasi dilakukan dengan penguatan sistem database, sehingga hanya koperasi yang sehat yang dapat berjalan. Per Juni 2019, jumlah koperasi mencapai 126.343 unit, turun dari 2014 sebanyak 212.570 unit.
Hal senada juga dipaparkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar menyebutkan, jumlah koperasi di Jawa Tengah mencapai 22.422 unit, tetapi ada 3,817 yang tidak aktif. Oleh karena itu, pada 2019 Pemprov Jateng membubarkan 4.112 unit koperasi.
“Karena kalau tidak dibubarkan, ini akan memengaruhi kondisi koperasi secara keseluruhan di Tanah Air,” imbuhnya.
Pengembangan koperasi di Jateng pun cukup menggembiarakan. Ada koperasi yang 100% bisnisnya dikelola secara digital, seperti BMT Sejahtera di Pekalongan, Khairul Ummah di Rembang.
Selain itu, Koperasi Karika di Wonosobo dan Koperasi Srikandi di Purworejo berhasil memperluas produknya ke pasar ekspor.
“Jadi sebenarnya kekuatan anggota yang banyak ini mampu untuk mengembangkan koperasi, dan kita [pemerintah]perlu mendampingi koperasi agar bisa tumbuh,” tuturnya.
Baca Juga
